Kamis, 24 Januari 2019 10:39

Ketua DPP Gerindra: Penggratisan Tol Suramadu Melanggar UU dan Perpres, Tol Lain Juga Harus Gratis

Sabtu, 03 November 2018 19:07 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Fauzi
Ketua DPP Gerindra: Penggratisan Tol Suramadu Melanggar UU dan Perpres, Tol Lain Juga Harus Gratis
Nizar Zahro, Ketua DPP Partai Gerindra. foto: FAUZI/ BANGSAONLINE

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Nizar Zahro, Ketua DPP Gerindra sekaligus anggota DPR RI dari Komisi II menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait digratiskannya tol Suramadu.

Menurutnya, pembebasan tarif jalan tol Suramadu bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Suramadu, di mana disebutkan bahwa Suramadu merupakan kawasan ekonomi khusus.

"Maka apabila tol Suramadu gratis, maka Perpresnya itu harus dibatalkan, dan Suramadu bukan lagi kawasan ekonomi khusus, akan tetapi menjadi kawasan yang biasa," ungkap Nizar Zahro kepada wartawan BANGSAONLINE.com di sela-sela Diklat dan Bimtek Caleg Gerindra Kabupaten Bangkalan di Hotel Ningrat, Sabtu (3/11).

Hal ini, lanjut Nizar, bisa menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melayangkan gugatan class action. "Masyarakat Indonesia nanti berhak menggugat pemerintah untuk menggratiskan semua jalan tol di Indonesia, seperti tol Jagorawi yang sudah beroperasi selama 40 tahun, tol Perak-Waru, kalau memang dasarnya itu (penggratisan Tol Suramadu)," urainya.

Nizar Zahro menyarankan agar pemerintah menggratiskan semua jalan tol berbayar apabila memang berniat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Kalau yang digratiskan hanya Suramadu, maka seakan-akan Presiden Jokowi memberikan sifat khusus kepada masyarakat Surabaya dan Madura. Padahal Surabaya sudah bukan merupakan kawasan Suramadu lagi dengan adanya Perpres itu (pembebasan tarif tol Ssuramadu)," kata Nizar yang merupakan politikus asal Kwanyar, Bangkalan ini.

"Begitu pula Kapal Feri Kamal-Perak, Kapal Feri Merak-Bakwani, serta Pelabuhan Gilimanuk dengan Ketapang, juga harus gratis. Itu baru merupakan pemerintah yang bagus, fair, dan bijaksana," cetusnya.

Selain itu, Nizah Zahro juga menilai penggratisan Suramadu melanggar Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ia mengungkapkan bahwa tol Suramadu dibangun dengan dana hutang luar negeri sebesar Rp 6 triliun, sementara yang dibayar saat ini baru 2,4 triliun, sehingga masih ada hutang sekitar Rp 3,6 triliun.

"Seakan-akan menggratiskan tol Suramadu itu menggunakan uang APBN. Jadi, sisa hutangnya itu menggunakan uang APBN. Padahal, semua yang dibangun itu, baik itu swasta ketika menggunakan dana APBN, itu juga ada kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, saran kepada pemerintah, lebih baik pemerintah mengratiskan semua jalan tol di Indonesia demi keadilan masyrakat Indonesia," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menanggapi pertanyaan wartawan terkait adanya dugaan muatan politik dalam digratiskannya tol Suramadu. "Itu nanti masih dinilai dan diproses oleh Bawaslu, karena sudah dilaporkan oleh masyarakat. Apakah itu memang terdapat kepentingan politik atau tidak, nanti kita kaji bersama Bawaslu. Akan tetapi karena ini menggratiskan, maka ada beberapa UU yang dilangar, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena sisa hutang dari jembatan Suramadu itu menggunakan uang Negara," pungkasnya. (uzi/rev)

BERITA VIDEO: Tuntut Pilpres 2019 Ada Calon Independen, Inilah Sosok yang Diusung "Tikus Pithi"
Kamis, 03 Januari 2019 13:53 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Tikus Pithi, kelompok massa yang menggelar demo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi, Kamis (3/1) menuntut agar di Pilpres 2019 kali ini ada calon independen, alias nonparpol.Saifuddin, Korlap Tikus Pithi Ka...
Jumat, 28 Desember 2018 23:10 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Kampung Toronan Semalam yang berada di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura memiliki keindahan tersendiri yang bisa dinikmati para wisatawan. Kampung ini cukup unik lantaran bunga Sakura yang kerap...
Suparto Wijoyo
Rabu, 23 Januari 2019 10:48 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*SAMPAI saat ini masih banyak pihak yang meramaikan debat capres-cawapres 17 Januari 2019 sambil menanti hadirnya agenda serupa 17 Februari 2019. Debat itu seolah tidak lapuk oleh hujan nan tiada kering oleh panas, seterik ap...
Sabtu, 19 Januari 2019 12:37 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.AgAl-Isra': 20-22 20. kullan numiddu haaulaa-i wahaaulaa-i min ‘athaa-i rabbika wamaa kaana ‘athaau rabbika mahtsuuraanKepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (gol...
Sabtu, 10 November 2018 10:00 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...