19 Desa di Kabupaten Mojokerto Dicanangkan Jadi Kampung KB

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) membentuk 19 desa sebagai Kampung KB. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Selasa (14/8) di Balai Desa Kedunggede, Kecamatan Dlanggu.

“Keberadaan Kampung KB di Kabupaten Mojokerto kita harapkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB juga dimaksudkan untuk menggerakkan kembali program kependudukan, Keluarga Berencana, dengan mengintegrasikan program lintas sektor. Tahun 2018 ini, kita telah membentuk sedikitnya 19 desa sebagai Kampung KB,” kata wabup.

19 desa tersebut adalah Desa Rejosari Kecamatan Jatirejo, Desa Ngembat Kecamatan Gondang, Desa Cembor Kecamatan Pacet, Desa Sukosari Kecamatan Trawas, Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro, Desa Purworejo Kecamatan Pungging, Desa Karangasem Kecamatan Kutorejo, Desa Kedung Gempol Kecamatan Mojosari, Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal, Desa Balongmojo Kecamatan Puri, Desa Balongwono Kecamatan Trowulan, Desa Ngingas Rembyong Kecamatan Sooko, Desa Berat Wetan dan Desa Jeruk Seger Kecamatan Gedeg, Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi, Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Desa Gunung Sari Kecamatan Dawarblandong, Desa Kepuh Anyar Kecamatan Mojoanyar, dan Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu sebagai venue acara yang diresmikan secara simbolis.

Perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2016 sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menetapkan Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar sebagai Kampung KB. Kemudian disusul 18 desa lainnya di tahun 2017. Dengan Kampung KB yang dicanangkan kemarin, total keseluruhan Kampung KB, yakni sebanyak 38.

Kepala DP2KBP2, Joedha Hadi, mengucapkan terima kasih kepada para stakeholder terkait yang ikut serta mensukseskan Kampung KB di Kabupaten Mojokerto.

“Kampung KB tidak berhenti pada peningkatan kesertaan ber KB saja, namun holistik integratif dengan program-program lintas sektoral,” terang Joedha.

Misalnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk urusan kepemilikan kartu identitas, penurunan angka kematian ibu dan bayi (Dinas Kesehatan), infrastruktur, pendewasaan usia perkawinan (KUA), peningkatan ekonomi keluarga (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian), program Wajib Belajar 15 Tahun (Dinas Pendidikan), pertanian, dan lain-lain. (yep/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News