Maranatha mengembalikan KTA PDIP miliknya ke Whisnu.
Satu tahun, mestinya PKH cair 4 kali. Tapi hanya cair satu kali. Yang 3 berikutnya tidak cair. “Belum cair kenapa? Saya minta kejelasan kenapa dibekukan. Saya sekali dapat Rp. 500 ribu, selanjutnya tidak dapat,” ungkap dia.
Atas kemacetan pencairan PKH itu, dia telah mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia. “Saya urus ke sana-ke mari, tidak ada kejelasan. Bukan hanya saya, banyak keluarga miskin lain yang mestinya menerima PKH juga mengalami kemacetan,” kata Maranata.
Saat bertemu Khofifah di Pasar Wiyung, ia nekat menanyakan langsung masalah itu. Kenapa jatah PKH dia diblokir dan tidak cair? Apakah karena dirinya pernah menjadi kader PDIP.
“Bu Khofifah berkata, Nggak Pak (tidak diblokir) Pendamping (PKH) suruh datang ke sini,” ujarnya menirukan Khofifah.
Namun, pendamping program PKH dia tempat tinggalnya di Perak, Surabaya. Karena letaknya jauh, sehingga tidak mungkin datang saat dirinya bertemu Khofifah. “Malah yang keluar berita saya mendukung Khofifah-Emil,” kata dia.
Sementara Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menilai bahwa pemelintiran kasus Maranata dari isu kemacetan PKH menjadi soal dukung-mendukung Pilkada merupakan bentuk kepanikan pasangan calon Khofifah-Emil. “Itu bentuk kepanikan, dengan mengangkat berita sensasional yang tidak benar,” kata Whisnu.
Ia kemudian menegaskan bahwa seluruh anggota, kader, pengurus dan simpatisan PDIP di Kota Surabaya dalam posisi utuh. Yakni, mendukung Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno.
“Apalagi pasangan Gus Ipul adalah Mbak Puti Guntur Soekarno, cucu Bung Karno. Kami solid dan bergerak massif untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur,” kata Whisnu Sakti Buana. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
