"Jangan pernah bosan jika selalu diingatkan atau diberi sosialisasi tentang Saber Pungli, karena pada intinya sosialisasi ini dalam rangka mengingatkan kepada seluruh bidang pelayanan publik bahwa pungutan dalam bentuk apapun itu melanggar hukum dan akan ditindak secara tegas," tegasnya.
Djoko Lukito, Asisten I Pemkab Bojonegoro yang mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambahkan, tatanan pemerintahan di Bojonegoro selama ini sudah berjalan kearah yang benar.
Dia menyatakan bahwa beberapa penyakit masyarakat seperti pungutan, titipan, dan lain sebagainya di tempat layanan publik harus dihindari.
"Pemberi layanan jangan memberi celah, masyarakat jangan memberi kesempatan untuk terjadinya pungutan. Jangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang tidak ada dasar hukumnya," ungkapnya.
Sebaliknya pungutan yang ada dasar hukumnya juga harus dipatuhi semacam retribusi atau lainnya yang memang sudah diatur melalui aturan yang berlaku.
"Kita harus pastikan bahwa rakyat mempercayai kita dalam hal ini pemerintah, yakni dengan cara menghindari hal hal yang bertentangan dengan hukum maupun aturan. Membangun kepercayaan publik bukanlah perkara gampang demikian pula mempertahankannya," tuturnya. (nur/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
