Anggaran Belum Turun, Panwaskab Tuban Cari Dana Talangan

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban resmi melantik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Hotel Willis, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Rabu (8/11).

Namun, ternyata masih ada beberapa permasalahan di Panwaskab. Mulai kendala kantor sekretariat yang masih menumpang di Bakesbangpol, hingga anggaran dari Bawaslu Jatim yang sampai saat ini belum turun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwaskab Tuban, Masrukin mengatakan pihaknya tetap akan menjalankan setiap tahapan yang ada walaupun dengan kondisi seadanya.

"Sebenarnya kami diberi tempat di jalan pramuka, namun sampai saat ini belum dapat ditempati karena masih digunakan sebagai kantor Pemadam Kebakaran (Damkar). Saat ini masih di Kesbangpol, mungkin awal tahun kantor baru sudah dapat dipakai," ujar Masrukin.

Sementara untuk melakukan kegiatan koordinasi maupun lembur, Panwaskab selama ini menempati rumah salah satu komisioner.

Terkait belum cairnya anggaran, Masrukin mengatakan karena saat ini Rangcangan Anggaran Belanja (RAB) dari provinsi belum final. "Karena tahapan itu wajib, kita berusaha agar sumber dana itu ada dengan mencari dana talangan," ucapnya.

Selanjutnya, pasca pelantikan tersebut, para komisioner Panwascam diminta langsung terjun ke lapangan untuk mengawal proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU terkait dengan data ganda.

"Sebanyak 60 panwascam terdiri dari 3 orang tiap kecamatan. Dengan rincian 10 orang komisioner perempuan dan 50 orang komisioner laki-laki. Masa bakti selama pilkada, pileg, hingga pilpres," tambahnya.

Perihal jumlah komisioner perempuan yang tidak memenuhi kuota 30 persen, pihaknya tidak memaksakan untuk memenuhi target tersebut, karena menurutnya itu hanya memperhatikan namun tidak mewajibkan sehingga hanya memperhatikan profesionalisme kinerja.

"Sementara ia berharap komisioner yang terpilih memiliki integritas dan professionalisme yang tinggi. Agar proses demokrasi berjalan dengan baik, berkualitas dan berkeadilan. Sehingga dapat mengawal demokrasi dan tidak ada pelanggaran saat pemilu," pungkasnya.(gun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News