Petugas saat mengecak stok pupuk.
Dalam penyalurannya, jumlah dan tujuan pupuk bersubsidi tersebut berpedoman pada peraturan pemerintah, mulai dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), Peraturan Gubernur (Pergub), hingga Peraturan Bupati (Perbup).
Untuk menjamin keberhasilan penyaluran, PG berpegang teguh pada Prinsip 6T, yaitu Tepat Tempat, Tempat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu.
Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, PG didukung oleh jaringan pemasaran yang terdiri dari 77 Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP), 323 asisten SPDP, 305 gudang penyangga dengan kapasitas 1,4 juta ton, 652 distributor, dan 28.228 kios resmi yang tersebar di seluruh nusantara.
Dalam pelaksanaannya, setiap kios resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi berdasarkan Perbup yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Oleh karena itu, PG mengimbau kepada petani agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi petani harus tergabung dalam Kelompok Tani dan menyusun RDKK.
Untuk teknis penyaluran dan pengawasan, PG melalui petugas SPDP yang tersebar di seluruh nusantara mulai meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, mulai dari distributor, Dinas Pertanian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), TNI, dan aparat penegak hukum.
“Masyarakat juga dapat turut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi ini, dan jika menemukan penyelewengan maupun peredaran pupuk palsu, langsung saja laporkan ke pihak berwajib,” pungkas Wahjudi.(hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
