KH Abdul Wachid Badrus membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan Full Day School dari Mendikbud RI. foto: BAMBANG DJ/ BANGSAONLINE
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Penolakan terhadap kebijakan Full Day School yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI terus bermunculan dari berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nganjuk.
Sebanyak 1500 santri dan tokoh pendidikan mulai dari Kepala Madin, Kepala TPQ/TPA, Pengasuh Pondok Pesantren, serta masyarakat Peduli Pendidikan se-Kabupaten Nganjuk siang tadi (19/6) tegas menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Peryataan sikap tersebut disampaikan seusai menggelar istiqhosah di Masjid Agung Baitusalam yang dihadiri Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus.
Gus Wachid sapaan akrab Wakil Bupati, menegaskan dirinya juga menolak kebijakan FDS tersebut karena sangat merugikan proses perjalanan pendidikan keagamaan.
"Warga NU, khususnya Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter yang saat ini sedang gencar digaungkan pemerintah. Program belajar 8 jam dengan masuk sekolah 5 hari jelas sangat mengekang hak untuk mendapatkan pendidikan di luar sekolah," ujar pria yang juga Mustasyar Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Nganjuk ini.
“Saya mengimbau dan berharap kepada Mendikbud supaya membatalkan FDS, karena masih ada upaya dan cara lain untuk memajukan dunia pendidikan,” kata Gus Wachid, Senin (19/06).
