Kondisi SMPN 1 Gapura Memprihatinkan, KWRI Tuding Dana BOS Tidak Tepat Sasaran

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Kondisi bangunan lembaga pendidikan SMPN 1 Gapura yang memprihatinkan menuai sorotan dari beberapa kalangan, salah satunya Sekretaris (Komite Wartawan Reformasi Indonesia) KWRI Sumenep M. Lasmino.

"Kondisi bangunannya (SMPN 1 Gapura, Red) kurang layak ditempati untuk kegiatan belajar mengajar karena sangat kumuh dan kotor seperti kandang sapi," katanya, Minggu (16/04)

Selain kumuh dan kotor, berbagai sarana prasarana sekolah tersebut juga sudah tak layak digunakan. "Atapnya bocor, pintu sekolahnya rusak. Belum lagi papan tulisnya dan bangku yang juga rusak, terus minimnya ketersediaan air di sekolah. Tapi hal ini terkesan dibiarkan oleh kaseknya (kepala sekolah)," kecam Lasmino.

Lasmino menduga bahwa buruknya kondisi SMPN 1 Gapura ini akibat bantuan dana BOS tak tersalurkan dengan baik. Bahkan ia menduga dana BOS digunakan untuk bancakan. "Dugaan permainan dana BOS yang tidak benar ini dikuatkan sejak masa kepemimpinan Mahfud sebagai Kasek SMPN 1 Gapura. Sebab dalam 1 tahun bendaharanya diganti sampai 4 kali, ada apa ini," ungkapnya.

Ia sangat menyayangkan kondisi pendidikan di Kabupaten Sumenep, khususnya yang terjadi di SMPN 1 Gapura. Sebab, di sekolah ini siswanya cukup banyak, tapi fasilitas gedungnya kurang memadai. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi dengan pihak diknas terkait hal ini.

Sementara mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Gapura, Achmad Mahfud, menyangkal tudingan penyalahgunaan dana BOS tersebut. Ia mengaku selama 6 tahun menjabat kepala sekolah, telah merealisasikan dana BOS sesuai peruntukannya.

"Itu gak benar mas, selama enam tahun saya di sana penggunaan BOS sudah saya gunakan sebagaimana mestinya," katanya pria yang saat ini menjabat kepala sekolah SMPN 3 Sumenep.

Disinggung soal kondisi bangunan yang rusak parah, dirinya mengatakan bahwa SMPN 1 Gapura memang waktunya untuk dilakukan rehab.

"Kalau masalah atap dan pompa air rusak, itu kan cuma urusan kecil mas, jadi Kasek yang baru tidak mau ganti," kilah Mahfud.

Terkait pergantian bendahara, ia juga menjawab enteng. "Itu (pergantian bendahara, Red) kan wewenang kepala sekolah, karena punya kebijakan untuk mengganti jabatan jika memang tidak professional. Saya pikir tidak ada masalah," pungkasnya. (fai/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News