JEMBER, BANGSAONLINE.com - Bupati Jember dr Faida, cukup tenang menghadapi interpelasi DPRD. Dia menunjuk Assisten Administrasi Pemkab Jember Djoko Santoso, menghadiri sidang paripurna interpelasi, Senin (16/1). Dia ditunjuk membacakan pernyataan bupati, terkait polemik mutasi Sekretaris DPRD Jember menjadi Kepala Satpol PP tanpa persetujuan DPRD Jember.
Dalam pembacaan surat tersebut, Djoko sempat beberapa kali mengeluarkan suara cukup tinggi. Khususnya, pada point perundang-undangan. Bupati, melalui Djoko Santoso, juga menilai bahwa penggunaan hak interpelasi itu tidak perlu ditempuh DPRD Jember. Ia mengutip Undang Undang Pemerintah Daerah pasal 159 ayat 2. Di situ disebutkan, bahwa hak interpelasi memiliki batasan dan tidak bebas dilakukan oleh legislatif.
"Hak tersebut hanya dapat digunakan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika kebijakan (Bupati) ini hanya ditujukan pada satu orang dan kemudian berdampak pada sekelompok orang, maka hak interpelasi tersebut tidak memenuhi syarat," terangnya.
Tidak hanya itu, bupati juga sangat menyayangkan penggunaan hak interpelasi yang dilakukan oleh DPRD Jember. Pasalnya, kebijakan atau keputusan yang diambil oleh bupati, telah memiliki dasar hukum. Karena itu, bupati meminta agar DPRD menempuh jalur hukum, bukan jalur politis.
Usai membacakan pernyataan bupati, salah seorang anggota fraksi Gerindra, Siswono, yang mendapatkan giliran pertama bertanya, langsung mengungkapkan kekesalannya. Bahkan, dia sempat menggebrak meja karena menganggap legislatif telah dilecehkan.
"Saya sepakat dengan apa yang disampaikan bupati mengenai perundang-undangan itu. Tetapi kami ini lembaga politik. Penyelesaian juga bisa lewat komunikasi politik," katanya.
Siswono yang juga Ketua Komisi C DPRD itu, juga geram dengan intonasi tinggi Djoko. Dia menilai, Djoko tidak memiliki sopan santun ketika berhadapan dengan legislatif.
