Bentrok antara massa dan petugas. foto: merdeka.com
Didin mendesak Presiden Jokowi segera memberi keputusan yang terang terkait tuntutan penangkapan Ahok ini. Ia menegaskan umat Islam Indonesia tidak akan mundur dan bergeming sebelum pemerintah memberi keputusan.
Sementara Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam orasi politiknya di depan Istana Negara mengatakan, Presiden Joko Widodo selama ini sudah melanggar konstitusi. Dia kelihatan sengaja melakukan pembiaran terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama.
Kepada ribuan massa yang sejak pagi melakukan aksi, Fahri menekankan, tindakan pembiaran tersebut tidak memberikan rasa nyaman bagi umat Islam.
"Kenapa kepada saudara Ahok hukum tumpul. Jelas dia menerima uang, dari Sumber Waras. Sedangkan orang seperti Dahlan Iskan dan Irman Gusman, duit dikit langsung ditangkap," kata Fahri.
Dia menegaskan, lewat parlemen jalanan dan parlemen ruangan, lewat hak menyatakan pendapat, seorang Presiden pun bisa dijatuhkan.
"Jangankan menjatuhkan seorang Ahok, Presiden pun bisa kita jatuhkan," kata Fahri.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, pernah berdiskusi dengan banyak kelompok di Bandung dan bicara dengan kelompok fundamentalis dan terpelajar. ''Ada 2 poin (yang membuat mereka turun ke jalan)," akunya.
Pertama, umat Islam ingin mempertanyakan mengapa ada orang yang tidak tersentuh oleh jerat hukum seperti Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tkahaja Purnama alias Ahok, padahal bukti-bukti sudah menunjukan bahwa dia bersalah.
"Yang kedua, mereka meneriakkan jika ini (kasus Ahok) tidak diproses, maka sasaran kami adalah Presiden (Jokowi)," bebernya.
Jika itu terjadi, menurutnya, negara dalam bahaya. Makanya, tambah Sodik, dirinya bersama beberapa koleganya di Senayan dan dua pimpinannya, Fadli Zon serta Fahri Hamzah ikut serta mengawal demo itu supaya tetap berlangsung tertib dan aman.
Di sisi lain, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan, demonstrasi besar-besaran di DKI Jakarta dan beberapa kota lain yang terjadi serentak adalah buah dari perbuatan abai pemerintahan Joko Widodo selama ini.
Menurut dia, dari aksi massa hari ini terpetik pelajaran berharga bahwa tuntutan rakyat tidak bisa diselesaikan dengan membentuk koalisi, atau menambah kekuatan koalisi politik.
"Termasuk cara penyelesaian lewat ketemu elite parpol dan mencoba untuk mengondisikan media massa cetak dan elektronik dengan memberi keleluasaan kepada cyber troops untuk melakukan kontra aksi dan sebagainya," sindir anggota Komisi II DPR RI ini.
Dia mengingatkan kepada pemerintah agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih. Menurutnya, Demonstrasi kemarin bisa dikatakan sebagai akumulasi kekecewaan publik karena ketidakpatuan pemerintah terhadap hukum. (mer/yah/det/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
