Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (1/11).
Sebelum pertemuan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj melarang Nahdliyin menggunakan atribut NU saat melakukan aksi demonstrasi menentang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 4 November, mendatang. Ia tak ingin ada bendera NU atau bendera Ansor berkibar di tengah aksi unjuk rasa.
"Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi, tapi untuk pendidikan, untuk kerakyatan, kemasyarakatan," kata Said.
Namun begitu, Said tetap menyilakan warga NU yang ingin menggunakan hak mereka dalam menyuarakan aspirasi dalam bentuk demo. Asalkan, dia mengimbau, demo dilakukan dengan tertib tanpa diwarnai aksi-aksi anarkis.
Said sendiri percaya warga NU dapat melakukan aksi demo yang damai. Ia berkaca pada momen peringatan Hari Santri beberapa waktu lalu di mana ada 50 ribu yang datang memenuhi Monas dan tidak ada kerusakan fasilitas publik setelahnya. "Tidak ada satu pun pohon yang patah, tidak ada rambu lalu lintas yang rusak," kata dia.
Sedangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu penistaan agama yang menyeret Ahok. Ia meminta publik tetap tenang dan menyerahkan pengusutan kasus itu kepada kepolisian. Apalagi hal itu diyakini sebagai pemicu demo besar Front Pembela Islam pada Jumat, 4 November 2016.
"Kami sudah beri imbauan, pokoknya tetap tenang dan jangan terprovokasi," ucap Ma'ruf.
Sebagaimana diketahui, Ahok tengah menjadi sorotan karena pernyataannya yang mengutip Surat Al-Maidah dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada September lalu dianggap salah. Hal itu memicu efek berantai, mulai keluarnya surat peringatan dari MUI, pelaporan Ahok ke kepolisian, hingga demo besar yang akan berlangsung Jumat nanti.
Demo besar Jumat nanti digerakkan FPI. Mereka menyebut demo itu untuk mendorong kepolisian menghukum Ahok. Ahok mereka yakini bersalah dan bahkan menistakan agama Islam dalam kejadian di Kepulauan Seribu, September lalu.
Sementara itu, sejumlah pemuka agama Kristen yang tergabung dalam Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia mengingatkan pemerintah serius menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua Umum BAMAG LKK Indonesia, Agus Susanto, mengatakan, hendaknya pemerintah tidak hanya melihat persoalan Ahok sebatas dimensi politik, akan tetapi lebih jauh dari itu, kasus ini memunculkan efek domino negatif di berbagai daerah. Agus mengatakan, di sejumlah daerah, kasus itu menimbulkan riak dan benih-benih konflik yang tak sepele.
Karena itulah, Agus meminta penyelesaian kasus ini segera melalui jalur hukum yang tepat, sehingga hukumlah nanti yang menjadi ukuran keadilan. “Kedepankan hukum sebagai panglima,” katanya seperti dilansir Republika.co.id usai berkunjung ke kediaman mantan wakil presiden RI, Tri Sutrisno di Jakarta, Selasa (1/11).
Agus mengatakan, dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 21 Oktober, BAMAG LKK menegaskan, penyerangan dan dugaan penistaan agama itu, bukan bagian dari ajaran Kristen. Karena itu, sekali lagi, ia mendorong penegak hukum memproses bagi siapa pun/pasangan calon yang melakukan tindak pidana, khususnya terkait SARA.
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, imbuh Agus, pihaknya melakukan berbagai upaya seperti pendekatan tokoh daerah, diskusi, dan mensosialisasikan pernyataan sikap organisasi terkait kasus Ahok. (rol/mer/tic/det/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
