JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Munculnya pemberitaan terkait penilaian salah satu Kepala Desa (Kades) asal Kecamatan Bareng dan Mojoagung terhadap kinerja pendamping Dana Desa (DD) menuai tanggapan dari Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Jombang, M. Muchlis Irawan.
Dalam kabar itu Kades menyebut mayoritas pendamping minim kontribusi terhadap desa. Kini, APDI sudah melakukan evaluasi atas tudingan tersebut.
BACA JUGA:
- Bupati Jombang Tekankan Dana Desa pada Sektor Pemberdayaan Masyarakat
- SPj Belum Tuntas dan Sekdes Kosong, Dua Desa di Jombang Belum Bisa Cairkan DD
- Sarasehan Dana Desa Jelang Konfercab NU Jombang, Kritisi Perbup DD, Masyarakat Diminta Pro-Aktif
- Dugaan Penyelewengan DD di Sumbernongko Jombang, Penegak Hukum Didesak Usut
"Terimakasih koreksinya, kami sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja para pendamping. Langkah evaluasi ini sebenarnya rutin kami lakukan," kata Mukhlis kepada Bangsaonline, Selasa (11/10).
Menurutnya, adanya satu-dua kasus pendamping desa yang memiliki kinerja kurang optimal, tidak semestinya menjadi patokan penilaian terhadap kinerja seluruh pendamping desa se-Kabupaten Jombang.
“Cara seperti itu merupakan penilaian yang tergesa-gesa, sehingga membuat masyarakat memandang salah. Toh, keberhasilan pembangunan desa tidak bisa hanya diukur dari kinerja pendamping desa saja. Tapi juga kinerja Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menyayangkan penilaian yang disampaikan oleh oknum Kades tersebut. Padahal seharusnya, penilaian terhadap kinerja para petugas pendamping berdasar pada mekanisme yang telah diatur. Yaitu melalui makanisme evaluasi kinerja yang dilakukan setiap 3 bulan.
“Penilaian ini dilakukan secara berjenjang. Di desa dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat (FKM), pihak Kecamatan, dan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh BPMPD Kabupaten serta Provinsi,” jelasnya.
Bagi Mukhlis, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) masih baru berjalan delapan bulan. Semua pihak masih membutuhkan penyesuaian untuk menerapkan sistem yang terdapat dalam SOP (Standard Operational Procedure).
“Penyesuaian diri dan kesiapan ini bukan saja bagi para tenaga pendamping, tapi juga Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Dan tentu dengan dukungan dari Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (rom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
