Demo di DPRD dan Kantor Bupati, Massa GMNI Desak Tuntaskan Konflik Agraria

BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi menggelar demo di kantor DPRD dan kantor Bupati Banyuwangi. Mereka meminta kepada Legislatif dan Eksekutif untuk membentuk tim Inventaris Pengusahaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), juga segera menuntaskan konflik-konflik Agraria yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Aksi turun jalan Kamis (22/9) itu dimulai dari depan kampus UNTAG Banyuwangi menuju ke gedung DPRD Banyuwangi dan berakhir di depan kantor Bupati Banyuwangi. "Selain itu, aksi ini memperingati Hari Agraria Nasional, serta sebagai upaya penekanan peforma Agraria yang harus dilakukan Pemerintah," ujar Made Brian Pasek Mahardika, koordinator lapangan GMNI Banyuwangi.

BACA JUGA:

Dalam orasinya Made mengatakan, GMNI Banyuwangi memintah Pemerintah Banyuwangi segera membentuk tim penetapan dan penegasan batas desa sesuai Pemendagri no 45 tahun 2016. Dengan menetapkan peraturan bersama oleh empat Kementrian tentang penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan lindung.

"Namun, semua perjalanan penyelesaiannya masih kurang efektif. Tidak adanya dorongan oleh semua pihak agar tujuan dari penyelesaian konflik Agraria di dalam kawasan hutan lindung tidak merasa dirugikan. Karena itu segera cepat selesaikan. Harus segera digerakkan, karena banyak konflik Agraria di Banyuwangi yang tak kunjung selesai. Semua tempat konflik itu berada di daerah Bongkoran, Pakel, Grajagan, Sumberjambe, Bangorejo, Glenmore dan Sumbersari. Itu semua sejumlah titik konflik agraria yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kebanyakan konfliknya berkaitan dengan Taman Nasional,Perhutani dan Perkebunan." imbuhnya.

Tak ingin aksi massa itu menjadi liar, Ismoko Wakil Ketua DPRD bersama perwakilan dari Komisi I DPRD Banyuwangi langsung menemui demonstran. Ismoko juga menanggapi dengan mengatakan pihaknya bersama anggota Komisi I siap membantu menuntaskan masalah pertanahan yang berada di wilayah kawasan hutan lindung yang brada di kabupaten Banyuwangi. "Kami akan diskusikan bersama temen temen legislatif maupun eksekutif agar pemasalahan ini bisa diperhatian secara khusus," tuturnya.

Dalam menyampaikan aspirasi itu, para demontrans merasa kecewa. Sebab, tuntutan yang dibacakan tak satupun dicatat. Karena kecewa, para demonstran dari GMNI ini menjadi geram hingga mereka mengancam akan lakukan aksi besar besar lagi. "Tanggal 27 September 2016 kami akan bawa jumlah massa yang lebik banyak lagi," ancam Made. (bwi1/dur)