Mohamad Salim, Ketua Komisi I DPRD Sampang
SAMPANG,BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Sampang menyoroti persoalan kesejahteraan dan kepastian status guru PPPK paruh waktu dalam audiensi bersama Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTKN) di kantor DPRD Sampang, Senin (9/2/2026).
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohamad Salim, mengatakan kondisi guru PPPK paruh waktu saat ini belum ideal meskipun mereka telah berstatus aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA:
- DPRD Kota Batu Soroti Alih Fungsi Lahan hingga Aset Daerah dalam Pembahasan Tiga Raperda
- DPRD Kota Madiun Serahkan Rekomendasi LKPj 2025 ke Plt Walkot
- DPRD Kabupaten Mojokerto Soroti Kelalaian Perlindungan Kerja, Perusahaan Diminta Tanggung Jawab
- Gelar Paripurna, DPRD Kabupaten Madiun Siapkan Pansus Bahas Raperda Aset dan PDAM
“Mereka sudah ASN, tapi kesejahteraannya masih menggantung,” ujarnya.
Menurut Salim, persoalan tersebut terjadi karena regulasi pembiayaan belum berjalan optimal.
Saat ini, pihak sekolah tidak diperbolehkan membayar, sementara tunjangan PPPK paruh waktu juga belum terealisasi.
“Sekolah tidak boleh membayar, sementara tunjangan PPPK paruh waktu belum turun,” jelasnya.
DPRD Sampang meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk tidak menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
