Mohamad Salim, Ketua Komisi I DPRD Sampang
SAMPANG,BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Sampang menyoroti persoalan kesejahteraan dan kepastian status guru PPPK paruh waktu dalam audiensi bersama Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTKN) di kantor DPRD Sampang, Senin (9/2/2026).
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohamad Salim, mengatakan kondisi guru PPPK paruh waktu saat ini belum ideal meskipun mereka telah berstatus aparatur sipil negara (ASN).
“Mereka sudah ASN, tapi kesejahteraannya masih menggantung,” ujarnya.
Menurut Salim, persoalan tersebut terjadi karena regulasi pembiayaan belum berjalan optimal.
Saat ini, pihak sekolah tidak diperbolehkan membayar, sementara tunjangan PPPK paruh waktu juga belum terealisasi.
“Sekolah tidak boleh membayar, sementara tunjangan PPPK paruh waktu belum turun,” jelasnya.
DPRD Sampang meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk tidak menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kami minta segera bersurat ke BKN dan kementerian terkait,” tegasnya.
Salim juga menyinggung Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 yang membuka peluang pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah dilakukan analisis anggaran.
Ia menekankan pentingnya langkah aktif pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat apabila kemampuan APBD terbatas.
“Jika APBD tidak cukup, harus ada komunikasi resmi ke kementerian,” katanya.
Komisi I DPRD Sampang berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar para guru PPPK paruh waktu memperoleh kepastian terkait hak dan kesejahteraan mereka.
“Mereka butuh kepastian, bukan janji tanpa waktu,” pungkasnya. (van)
