Moratorium Pendidikan untuk Persiapan Hadapi Bonus Demografi

Moratorium Pendidikan untuk Persiapan Hadapi Bonus Demografi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bonus Demografi merupakan fenomena kependudukan yang menarik untuk terus dikaji. Apalagi pada tahun 2020-2030 Indonesia akan dihadiahi oleh bonus demografi. Ini artinya jumlah penduduk produktif sangat melimpah. Bonus Demografi dapat memberikan berkah bagi Indonesia dan kesempatan besar untuk mengubah masa depan Indonesia apabila bisa mengelolanya dengan benar. Dimulai sejak tahun 2014, di bawah pimpinan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melakukan kebijakan di bidang pendidikan yang dikenal dengan istilah moratorium pendidikan.

“Moratorium pendidikan mempunyai arti mengembangkan pendidikan vokasional atau pendidikan keterampilan. Yang semula perbandingan antara sekolah umum dan sekolah vokasional (SMK) 60 persen : 40 persen menjadi 30 persen : 70 persen, dengan 9 bidang keterampilan,” papar Pakde Karwo saat menjadi pembicara pada acara Sarasehan Peran Kelembagaan Dalam Mempersiapkan Generasi Emas, di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Mulyorejo, Jumat (29/1) malam.

Kebijakan itu, menurut Pakde Karwo, untuk melahirkan generasi terampil serta mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2020–2030. Selain itu, Pakde Karwo melihat kenyataan bahwa 36,57 persen penduduk Provinsi Jatim berkecimpung di bidang pertanian, tetapi hanya memberikan kontrubusi sebesar 14,72 persen pada PDRB Prov. Jatim.

Dengan pendidikan vokasional yang melahirkan tenaga terampil, diharapkan hasil-hasil petanian dapat dikelola menjadi makanan jadi seperti keripik pisang, keripik ketela pohon atau hasil pertanian setengah jadi menjadi hasil pertanian yang dapat dimakan, yang tentunya harganya menjadi lebih mahal.

Dengan demikian,jumlah UMKM di Jawa Timur yang saat ini sebanyak 6,8 juta akan terus bertambah. “Muhammadiyah harus jadi pelopor tumbuhnya pendidikan vokasional,” harap Pakde Karwo. Untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045, Pemprov Jatim telah membuat kebijakan pendidikan anak usia dini yang dikenal dengan Taman Posyandu.

Posyandu yang dikelola secara terpadu. Artinya di dalamnya mengandung tiga unsur yaitu pendidikan, kesehatan dan pendidikan orang tua (Parenting education). Saat ini telah tebentuk 12.227 unit Taman Posyandu.

Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Yunabar Ilyas, M.Ag menyatakan,untuk mencetak generasi di tahun 2045, maka fokus pendidikan diarahkan pada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO