Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat memimpin Rapat Pleno Pemprov Jatim via Zoom Meeting. (Ist)
BATU, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim lewat zoom meeting di RSUD Karsa Husada Batu, Jumat (2/1/2026).
Khofifah menegaskan, rapat pleno menjadi kegiatan penting bagaimana menyinkronkan sekaligus mengevaluasi perjalanan selama tahun 2025. Hal ini juga menjadi momentum Pemprov Jatim dalam menyiapkan rencana strategis di tahun 2026.
BACA JUGA:
- Gubernur Khofifah Salurkan BLT DBHCHT Rp2,5 Miliar untuk 2.508 Buruh Linting Sampoerna Rungkut II
- Produksi Padi Jatim Naik, Gubernur Khofifah Optimis Surplus Beras
- Jadi Guest Lecture Dies Natalis ke-39 UHT, Khofifah: SDM Maritim Unggul untuk Gerbang Baru Nusantara
- Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
“Hari ini kita bisa menyinkronkan dan sekaligus melakukan evaluasi diperjalanan 2025 serta menyiapkan semua prediksi mitigasi serta arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2026,” kata Khofifah.
Ia menilai, dari perjalanan Pemprov Jatim 2025, tentu ada tantangan maupun kendala seperti realisasi belanja modal. Untuk itu, dirinya optimis hal tersebut harus dievaluasi lewat inward looking atau outward looking.
“Artinya inward looking, kedalam ini apa yang kita harus berbenah, kalau outward looking, bagaimana ke depan kita bisa melakukan realisasi belanja lebih signifikan dan lebih berdampak,” tuturnya.
Khofifah menekankan pentingnya realisasi lebih signifikan dengan hasil yang juga signifikan, supaya kebermanfaatan bisa dirasakan masyarakat lebih luas lagi.
“Kita sesungguhnya punya kemampuan untuk melakukan realisasi lebih signifikan, supaya hasilnya lebih berdampak. Berapa besar lagi manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat,” ungkapnya.
“Tidak sekedar maksimal, tapi signifikan dampaknya. Masyarakat harus merasakan kebermanfaatannya. Ini adalah tugas kita semua untuk berbenah kedepan. Di tengah efisiensi, bahasa Pak Wagub ini bukan pengurangan anggaran karena efisiensi, tapi penyesuaian. Kita semua harus menyesuaikan” imbuhnya.
Khofifah menilai, proses penyesuaian ini bisa disinergikan dengan maksimalisasi koordinasi dengan Kementerian terkait. Semua program pembangunan betul-betul jemput bola lebih signifikan.
“Harus proaktif mengkomunikasikan antara bupati, wali kota, dan kementerian terkait,” jelasnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
