SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Meski para bakal calon gubernur Jawa Timur mulai tebar pesona dan sebagian melakukan lobi politik ke pimpinan parpol tapi ternyata anggaran pilgub 2018 belum final. Munculnya angka Rp 1,6 Triliun untuk anggaran Pilgub Jatim 2018 masih menjadi tarik ulur. Pasalnya, hingga kini belum ada rincian yang jelas dari KPU Jatim terkait penggunaannya. Kabarnya dana sebesar itu belum termasuk dana untuk keamanan.
Ketua komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo mengaku hingga saat ini KPU Jatim belum menyerahkan draft dan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 mendatang. Yang muncul hanya perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp1,6 triliun untuk dua putaran. Namun demikian perkiraan dana tersebut dapat turun asalkan ada pembagian yang jelas dengan kabupaten/kota yang tahun 2018 juga melaksanakan pilkada.
"Kami akan mengundang anggota Komisi A se-Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian, KPU RI dan Bawaslu RI, serta para akademisi dalam forum sinergitas terkait dengan anggaran Pilkada. Termasuk kehadiran KPU RI di sini sangat penting, mengingat harus ada aturan yang jelas yang bisa membuka peluang adanya pembagian dana pilkada antara kab/kota dengan provinsi, sehingga nantinya akan meringankan anggaran untuk Pilgub, khususnya Pilgub Jatim," tegas politisi asal Partai Golkar kepada Didi dari bangsaonline.com, Rabu (27/1).
Freddy melanjutkan, kehadiran Kejaksaan dan Kepolisian juga sangat dibutuhkan, karena instansi tersebut yang memiliki distorsi soal hukum. "Apakah pembagian pembiayaan diperbolehkan secara hukum? Karenanya kami akan minta masukan dari dua aparat penegak hukum ini. Jangan sampai kita sudah melangkah, kemudian disalahkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku," tegasnya.
Seperti diketahui Gubernur Jatim Soekarwo berubah sikap terkait alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 sebesar Rp 1,6 Triliun. Dia menganggap anggaran tersebut terlalu besar sehingga harus dievaluasi.
Padahal, sebelumnya orang nomor satu di Jatim itu telah sepakat angsuran ditambah setiap tahunnya. Tidak diketahui alasan perubahan sikap gubernur ini. Yang pasti, ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur ini menganggap angka Rp 1,6 triliun terlalu mahal. Dia meminta KPU Jawa Timur membeberkan semua kebutuhan penyelenggaraan pesta demokrasi itu kepada pemerintah provinsi.
”Sampai saat ini KPU Jatim belum merinci semua kebutuhan penyelenggaraan pilgub. Memang sudah disampaikan Rp 1,6 triliun. Tetapi, itu hanya oral (pembicaraan). Tidak ada kalkulasi secara detail, berapa semua kebutuhan itu,” kata Soekarwo.
Orang nomor satu di Jatim yang akrab dipanggil Pak De itu menyatakan, selain terlalu mahal, alokasi anggaran Rp 1,6 triliun juga akan memberatkan keuangan APBD Provinsi Jatim tahun 2016. Pasalnya, kekuatan anggaran pada APBD 2016 tidak terlalu besar, sekitar Rp 22,3 triliun. ”Bagi hasil pajak kita tahun ini turun sehingga postur anggaran juga dirampingkan," katanya.
Belum lagi kondisi ekonomi yang juga belum stabil. ”Karena itu, berat rasanya bila APBD harus menyiapkan anggaran sebesar itu,” ungkap dia. Soekarwo mengakui bahwa harga kebutuhan memang naik setiap tahun. Namun, kalkulasi Rp1,6 Triliun dianggap terlalu tinggi. Pasalnya, pada penyelenggaraan Pilgub 2013 lalu hanya sebesar Rp 900 Miliar. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
