Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, saat memberi keterangan ke awak media.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem belanja pemerintah merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi birokrasi.
Ia menilai, aparatur tidak bisa terus bertahan dengan pola kerja lama di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” ujarnya.
Menurut dia, transformasi belanja digital tidak hanya mengubah proses teknis pengadaan, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur.
Sistem digital menuntut ketepatan, keterbukaan, dan tanggung jawab lebih kuat karena seluruh proses tercatat serta dapat dipantau berkelanjutan.
“Ketika semua proses terdokumentasi secara digital, aparatur terdorong bekerja lebih disiplin. Ruang abu-abu semakin sempit, dan akuntabilitas menjadi keharusan,” kata Ning Lia.
Ia menambahkan, sistem belanja digital memberi kemudahan dan kepastian kerja bagi pejabat pengadaan, PPK, serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Proses yang sederhana dan terdokumentasi membuat pengelolaan belanja lebih rapi serta mudah dievaluasi.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




