Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, saat memberi keterangan ke awak media.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem belanja pemerintah merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi birokrasi.
Ia menilai, aparatur tidak bisa terus bertahan dengan pola kerja lama di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” ujarnya.
Menurut dia, transformasi belanja digital tidak hanya mengubah proses teknis pengadaan, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur.
Sistem digital menuntut ketepatan, keterbukaan, dan tanggung jawab lebih kuat karena seluruh proses tercatat serta dapat dipantau berkelanjutan.
“Ketika semua proses terdokumentasi secara digital, aparatur terdorong bekerja lebih disiplin. Ruang abu-abu semakin sempit, dan akuntabilitas menjadi keharusan,” kata Ning Lia.
Ia menambahkan, sistem belanja digital memberi kemudahan dan kepastian kerja bagi pejabat pengadaan, PPK, serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Proses yang sederhana dan terdokumentasi membuat pengelolaan belanja lebih rapi serta mudah dievaluasi.
“Dengan sistem yang jelas, aparatur justru terbantu. Mereka bisa bekerja lebih profesional tanpa dibebani prosedur yang berbelit,” ucap Ning lia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Transformasi digital, menurutnya, harus dibarengi pelatihan dan pendampingan agar aparatur tidak tertinggal dalam proses perubahan.
“Adaptasi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Aparatur perlu didampingi agar transformasi digital benar-benar berdampak,” tuturnya.
Ia mengakui perubahan membutuhkan waktu dan penyesuaian, namun menegaskan kepemimpinan birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Keteladanan pimpinan sangat penting. Jika pimpinan konsisten mendorong perubahan, aparatur akan lebih siap meninggalkan cara lama,” katanya.
Ia optimis, digitalisasi belanja harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan. Dengan sistem yang transparan dan terukur, Ning Lia yakin kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah akan meningkat.
“Ketika birokrasi mampu beradaptasi, pelayanan publik akan lebih baik. Di situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” pungkasnya. (rev/mar)
