Dikritik Amien Rais soal Kinerja Kabinet, Jokowi: Jangan Dikte Saya

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak agar tidak mendiktenya mengenai waktu perombakan kabinet. Menurut dia, waktu perombakan atau siapa yang akan diganti sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (6/1).

Pada awal tahun ini, banyak kalangan yang mendesak Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Di antaranya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan yang memuat penilaian sejumlah menteri Kabinet Kerja ini dianggap sarat kepentingan politik oleh para pengamat.

Sejumlah kritikan datang terhadap laporan Kemenpan RB soal 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah' yang dilakukan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Yuddy bahkan disebut bikin gaduh antar partai politik pendukung pemerintah karena tugas menilai kinerja dianggap kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan apa yang dilakukan Menteri Yuddy tidak bikin gaduh. Menurut dia, wajar jika kritikan datang dari penilaian tersebut.

"Saya kira ndak lah (bikin gaduh). Kalau sesuatu kemudian ada yang protes dianggap kegaduhan ya kita tutup semua koran saja, karena yang bikin ini kan berita juga kan, yang kasih gaduh siapa? kan dimuat di media. Jadi kalau tidak ada berita Anda bingung juga itu sebenarnya kan. Coba kalau tidak ada berita, tapi begini," kata JK.