BSPS di Jatim Melonjak Jadi 33 Ribu Unit, Menteri PKP Dorong Dampak Ekonomi Luas

BSPS di Jatim Melonjak Jadi 33 Ribu Unit, Menteri PKP Dorong Dampak Ekonomi Luas Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan peninjauan

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau rumah usulan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (), simulasi pelaksanaan PTT, sekaligus meluncurkan program se-Jawa Timur di Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

Dalam kesempatan itu, Maruarar menyampaikan bahwa program di Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. 

Jika pada 2025 hanya sekitar 3.000 unit, tahun ini meningkat menjadi 33.000 unit rumah.

“Bahagialah bisa membantu rakyat kecil. Tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur 33.000,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain bantuan perumahan, pemerintah juga mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta program PNM Mekaar yang menyasar kaum ibu.

Menurutnya, langkah ini penting agar keluarga penerima bantuan tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi. 

“Supaya kalau rumahnya rusak, bisa dibantu dengan kekuatan ekonomi keluarga,” katanya.

Maruarar juga mengapresiasi peran ibu-ibu di Surabaya yang tetap berjuang meningkatkan pendapatan keluarga.

Ia menyebut banyak di antaranya mampu meraih penghasilan hingga Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak.

Terkait KUR Perumahan, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. 

Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, masyarakat tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.

“Ini sangat murah, sehingga seharusnya tidak ada lagi rentenir di Jawa Timur,” tegasnya.

Sementara itu, bagi kontraktor, developer, dan toko bangunan skala UMKM, tersedia fasilitas pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sekitar 5 persen.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kelas menengah baru serta memperluas distribusi ekonomi.

Lebih lanjut, Maruarar menekankan bahwa pembangunan 33.000 rumah akan memberikan efek berganda bagi perekonomian.

Ia memperkirakan hampir 100 ribu tenaga kerja terlibat langsung, belum termasuk sektor pendukung seperti transportasi, industri bahan bangunan, hingga usaha kecil seperti warung makan.

“Ekonomi bergerak luar biasa dari ekosistem perumahan, mulai dari kontraktor, perbankan, hingga petani dan nelayan,” ujarnya.(dev/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO