M. Mas'ud Adnan. Foto: bangsaonline
Oleh: M. Mas'ud Adnan
SURABAYA, BANGSAONLINE.com-Salah satu grup platform sosial yang saya ikuti adalah “Menjaga Marwah NU”. Grup WhatsApp (WA) ini berisi 185 anggota. Banyak orang alim dan penting di grup ini: kiai, aktivis, intelektual, akademisi, pejabat, dan guru besar NU. Tentu juga wartawan.
Seingat saya grup WA Menjaga Marwah NU itu berdiri sekitar 15 tahun lalu. Awet. Tepatnya beberapa minggu setelah Muktamar ke-33 NU di alun-alun Jombang. Yang berlangsung pada 1-5 Agustus 2015.
Tiap hari membahas NU. Terutama PBNU. Nah, pada Kamis (22/1/2026), banyak komentar menarik bermunculan. Lagi-lagi tentang PBNU.
“Diakui atau tidak kepengurusan PBNU sudah tidak efektif,” ujar seorang pengurus PCNU yang mantan wakil bupati dalam grup WA tersebut.
Komentar ini merujuk pada konflik PBNU, terutama antara Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Yang sampai sekarang masih tegang.
Konflik elit PBNU itu sempat dimediasi untuk ishlah oleh kiai-kiai sepuh. Terutama kiai Lirboyo dan Ploso. Saat itu Gus Yahya sempat mendapat panggung. Bahkan di medsos ada tiga gus dielu-elukan sebagai orang sukses dan paling berjasa di balik ishlah itu.
Ternyata muspro. Hasil kesepakatan Lirboyo itu tak dilaksanakan. Baik oleh Gus Yahya maupun Kiai Miftchul Akhyar. Konflik pun terus membara. Sampai sekarang.
Otomatis NU berjalan tanpa PBNU. Maklum, PBNU sudah lumpuh. Proses administrasi juga macet. Apalagi program. Tanda tangan ketua umum dan rais ‘aam tak bisa bersatu di atas satu surat. Dua tokoh yang seharusnya jadi teladan warga NU itu jalan sendiri-sendiri. Baik rais ‘aam maupun ketua umum mengeluarkan surat sendiri-sendiri. Sesuka hatinya.
Konon gaji tenaga administrasi sempat macet. Jadi PBNU benar-benar lumpuh.
Tapi ajaibnya PWNU dan PCNU tetap jalan. Apalagi MWC dan ranting NU. Istighatsah, yasinan, lailatul ijtima’ dan amalan-amalan NU dari Hadratussyakh tetap terselenggara secara baik dan normal. Di berbagai daerah. Di berbagai kampung dan desa.
Mereka tak terpengaruh oleh konflik Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya. Ini berarti dua tokoh yang berseteru, tapi masih merasa sebagai Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU itu, tak ubahnya wujuduhu ka’adamihi (ada tapi tak berfungsi sama sekali sehingga seperti tak ada) bagi warga NU.
“Masyaallah, NU memang hebat. Tanpa PBNU, umat justru leluasa bergerak,” timpal guru besar NU yang mantan rektor UIN di Jawa Timur di grup Menjaga Marwah NU itu.
Menurut guru besar itu, keberadaan PBNU justru membuat NU ribet. Selalu ikut campur urusan yang seharusnya tak perlu ikut-ikut.
“Akibat campur tangan PBNU keadaan NU justru menjadi tidak dinamis,” tambah sang professor.
Ia mencontohkan tentang perguruan tinggi NU.
“Tidak sedikit perguruan tinggi NU misalnya, yang diintervensi PBNU menjadi semakin tidak jelas,” tegas sang guru besar yang juga bergelar kiai itu lagi.
“Tapi tidak berarti PBNU tidak penting. Adalah amat penting, tapi PBNU yang orang-orangnya paham tentang NU,” ujarnya lagi.
“NU diselamatkan oleh keadaan PBNU yang tidak jelas,” pungkasnya.
Saya menghela nafas. Baru kali ini eksistensi PBNU dipersoalkan sekaligus dianggap wujuduhu ka’adamihi. Ini tentu sangat ironis. PBNU seolah menjadi beban bagi NU. Bahkan dianggap sebagai “pengganggu” gerak dan laju serta keleluasaan program-program keumatan NU. Padahal secara historis kelahiran Jam’iyah Nahdlatul Ulama itu diawali dari pembentukan komposisi PBNU.
Ini berarti KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam Syuriah PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU benar-benar sudah "tak dianggap" oleh warga NU. Tentu berikut jajarannya: Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Katib Aam Syuriah PBNU KH Ahmad Said Asrori, Bendara Umum PBNU Gudfan dan lainnya.
Diakui atau tidak, kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya di PBNU memang terburuk dalam sepanjang sejarah NU. Sedemikian buruknya sampai ada seorang kiai yang juga guru besar menyatakan bahwa satu-satunya “prestasi” Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya dalam mimpin NU adalah membuat kerusakan NU dan mempermalukan warga NU di depan publik.
Saya kira ada benarnya, meski tak sepenuhnya. Apalagi, ketika dua kubu itu saling serang di depan publik. Saya melihat banyak sekali “buzzer” tiba-tiba muncul saling hujat di media sosial. Akhlak yang selama ini menjadi pondasi dan barometer utama para kiai dan santri dicampakkan begitu saja gara-gara masing-masing membela Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya.
Alhasil, baik Kiai Miftachul Akhyar maupun Gus Yahya bukan hanya “sukses” membuat warga NU malu tapi juga telah menciptakan kegaduhan di depan publik yang konsekuensinya merusak citra NU.
Harus diakui, baru kali ini NU menjadi cemoohan dan hinaan masif masyarakat. Meminjam istilah Mahbub Djunaidi, kolumnis NU, martabat dan marwah warga NU jatuh ke comberan. Dan itu terjadi akibat konflik Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya. Yang sama-sama gagal menjaga marwah dan martabat NU. Yang juga sama-sama gagal memimpin NU.
Hebatnya, meski secara faktawi mereka gagal memimpin NU kabarnya mereka masih berminat untuk maju lagi sebagai calon Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU. Benar atau tidak wallahua’lam. Yang pasti, dari informasi yang beredar, tim mereka masih kasak-kusuk ke sana kemari.
Hanya saja putusan KPK mengumumkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tampaknya membuat Gus Yahya harus berpikir seribu kali untuk maju lagi sebagai calon ketua umum PBNU.
Apalagi, pangkal cemooh dan hinaan terhadap NU itu adalah seuatu yang sangat mendasar bagi NU. Yaitu soal ideologi dan pragmatisme. Yakni ideologi zionisme Israel dan tambang.
Para intelektual NU, diantaranya Prof Dr KH Imam Ghazali Said, MA, menyebutkan bahwa zionisme itu menginfiltrasi paham Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdilyah lewat isu humanitarianisme. Diantaranya lewat Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang mengundang Peter Berkowits, aktivis pro zionis Israel, yang sekarang dibubarkan.
Pendukung Gus Yahya di media sosial sempat “sukses” menggeser opini dari urusan ideologi zionisme ke persoalan tambang. Sehingga konflik elit PBNU itu seolah hanya karena faktor tambang. Lepas dari zionisme. Untungnya sebagian warga NU melek informasi. Sehingga mereka paham apa sebenarnya yang terjadi. Artinya, pangkal utama konflik bukan sekedar tambang tapi memang dua hal mendasar: zionisme dan tambang. Bukan salah satunya.
Yang harus dicatat, baik Gus Yahya maupun Kiai Miftakhul Achyar sama-sama “terlibat” dalam kasus zionisme dan tambang itu, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus zionisme, faktanya, Kiai Mifachul Akhyar yang menandatangi surat keputusan pengangkatan Charles Holland Taylor sebagai penasehat khusus ketua umum PBNU (Gus Yahya) di bidang internasional. Padahal semua orang tahu bahwa pintu masuk urusan zionisme adalah Holland Taylor.
Kabarnya, Kiai Miftachul Akhyar juga yang “memimpin” proses naik hajinya Holland Taylor. Paling tidak, rombongan PBNU yang saat itu ibadah haji bersama Holland Taylor didampingi Kiai Miftachul Akhhar. Bahkan menurut berita di media, dalam proses ibadah haji rombongan Holland Taylor itu juga sempat ada acara ulang tahun Kiai Miftachul Akhyar.
Berarti Kiai Miftachul Akhyar happy-happy saja dengan Holland Taylor saat itu. Artinya, pengasuh Pondok Pesantren Miftahussunnah Kedung Tarukan Surabaya itu tak menolak kehadiran Holland Taylor, meski kemudian ia memecatnya dari posisinya sebagai penasehat khusus ketua umum PBNU di bidang internasional.
Begitu juga dalam kasus tambang. Kiai Miftakhul Achyar dan Gus Yahya diduga terlibat langsung. Dalam Majalah Tempo edisi 1-7 Desember 2025 dilaporkan secara gamblang. PBNU pimpinan Kiai Miftachul Achyar dan Gus Yahya mendirikan PT untuk tambang batu bara pemberian Presiden Jokowi itu. Namanya sangat keren: PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN).
Tak main-main. Di PT yang mengurusi tambang itu mereka bagi-bagi posisi: Kiai Miftachul Akhyar Komisaris Utama, sedangkan Gus Yahya Direktur Utama. Suatu posisi yang sangat keren tapi sangat tidak elok sekaligus tak etis.
Bagaimana mungkin seorang pimpinan tertinggi organisasi keagamaan yang seharusnya zuhud justru menempati posisi komisaris utama dan direktur utama perusahaan tambang. Kenapa urusan bisnis yang profan itu tidak diserahkan kepada kader NU yang punya keahlian di bidangnya? Bukankah ini menimbulkan dugaan sensitif bahwa mereka telah mengkapling-kapling aset NU untuk kepentingan pribadi.
Seorang ulama atau kiai yang menjadi top leader organisasi keagamaan seperti NU secara moral sangat tidak pantas menjadi komisaris atau direktur perusahaan, kecuali perusahaan milik pribadi yang sebelumnya memang kaya raya. Bahkan banyak orang kaya raya ketika menjabat posisi formal justru mengundurkan diri dari jabatan komisaris dan direksi karena khawatir terjadi konflik kepentingan.
Karena itu wajar jika warga NU merasa prihatin dan malu ketika KH Said Aqil Siraj menjadi Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI). Suatu tindakan yang dianggap tak bisa menjaga martabat jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) mengingat ia pimpinan tinggi organisasi keagamaan yang dianggap sakral.
Ironisnya, Kiai Said Aqil saat itu justru sempat memakai seragam atau uniform PT KAI di depan publik. Warga NU pun secara sarkastis menilai bahwa Kiai Said Aqil Siraj bukan saja tak bisa menjaga marwah jami’iyah NU, tapi juga telah menurunkan derajat menjadi “pegawai” kereta api yang bukan bidangnya.
Persepsi ini kemudian memunculkan asumsi bahwa para elit PBNU sekarang belum selesai dengan urusan ekonomi atau finansial sehingga memanfaatkan jabatan PBNU untuk kepentingan duniawi. Padahal Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari dan para muassis NU lainnya sebaliknya. Hadratusyaikh dan para ulama itu mendirikan NU sebagai medan perjuangan justru mengorbankan harta, bukan untuk mencari harta di NU. Karena itu PBNU di era Hadratussyaikh dan para ulama wira’i sesudahnya, benar-benar berwibawa dan sangat dipatuhi sekaligus dibutuhkan oleh warga NU dan bangsa Indonesia.
Wallahu’alam bisshawab.
