Demo Honorer K1 dan K2 di Nganjuk Diwarnai 'Gantung Diri'

NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Aksi demo Honorer Kategori 1 dan 2 (K1 dan K2) yang digelar di depan pendopo kabupaten Nganjuk, Kamis (29/10), yang diikuti sekitar 200 honorer diwarnai aksi gatung diri. 

Aksi gantung diri tersebut dilakukan sebagai bentuk digantungnya tenaga honorer yang ada di Nganjuk yang hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS. Selain itu pendemo juga memasang berbagai spanduk mengecam kebijakan Bupati Nganjuk. Di antaranya bertuliskan: "Berjuang sampai kebenaran dinyatakan, melawan sampai keadilan ditetapkan, siapapun yang menghadang kebenaran akan terjengkang".

Bahkan, aksi gantung diri itu mengundang isak tangis oleh GTT/PTT (Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap) perempuan.

Sajianto ketua forum GTT/PTT dalam orasinya meminta kepada pemkab segera memberikan rekomendasinya, untuk mengangkat GTT/PTT K1 menjadi PNS. Karena tambah Sajianto, forum GTT/PTT K1 telah menerima surat dari Menpan dan BKN bahwa GTT/PTT di Nganjuk tentang permohonan dan penyelesaian kasus tenaga honorer K1 di Nganjuk. ”Jadi tidak ada alasan bupati menunda pengangkatan kami bersama rekan-rekan untuk menjadi PNS” tegas Sajianto.

Sekitar pukul 09.55 WIB perwakilan pendemo diterima Masduqi Sekdakab, didampingi M Yasin Staf ahli. Dalam penyampaian pendapatnya di ruang rapat sekda, perwakilan pendemo menyampaikan beberapa pertanyaan, salah satunya penyebab tidak diangkatnya tenaga honorer menjadi PNS.

Menanggapi hal tersebut Masduqi menyatakan, pada tahun 2016 nanti akan ada formasi pengangkatan honorer dan tenaga baru sesuai rapat di Batam. Ditambahkan oleh Masduqi, terkait langkah itu pihaknya masih akan melakukan koordinasi. Menanggapi ajakan berangkat ke Jakarta bersama, Masduqi tidak bisa memberikan jawaban. ”Karena yang memberikan janji Bupati maka kami akan sampaikan kepada beliau,” katanya.

Ditambahkan oleh Masduqi, Pemkab saat ini belum bisa membuat formasi karena hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat dari Menpan. ”Kami menyarankan kepada forum untuk membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Bupati supaya lebih jelas,” tambah Masduqi.

Mendapat penjelasan dari Masduqi, perwakilan demo tampak kecewa. ”Memang kalau hal ini kami sampaikan kepada sekda pasti tidak akan mendapat jawaban, karena ini merupakan tupoksi Bupati,” tegas Sajianto.

Informasi yang berhasil dihimpun Bupati Nganjuk Drs H Taufiqqurohman bersama kepala BKD saat ini berada di Jakarta, dimungkinkan juga membahas masalah GTT/PTT. (dit/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News