KH Mochammad Fathal. Foto: bangsaonline
Menurut Gus Moch, tanggung jawab NU menjaga NKRI dan kedaulatan Islam Ahlussunnah wal jama’ah di Indonesia menghendaki para pemimpinnya memiliki standar kualifikasi, kompetensi dan spesifikasi diatas rata-rata. Standar moral, kepemimpinan, keilmuan, kewaspadaan dan standar kebijaksanaan, termasuk ketika diberi tanggung jawab urusan negara.
Gus Dur, saat menjabat Ketua Umum PBNU maupun menjadi Presiden tetap dengan kesahajaannya. Sedikitpun tidak tampak memanfaatkan jabatan dengan sikap pragmatis menumpuk kekayaan, tapi sebaliknya banyak karya warisan monumental yang ditinggalkan.
“Saat ini berbeda. Petinggi PBNU berebut klaim pewaris perjuangan Gus Dur, namun penampilannya seperti selebriti, kehidupannya seperti pengusaha papan atas, dan sikapnya meniru politisi yang pandai berdiplomasi,” ungkap Gus Moch.
“Masak petinggi PBNU berebut usaha tambang, berebut jadi komisaris BUMN, berebut jadi mitra pengadaan barang dan jasa kebutuhan haji. Apalagi berebut dapat untung dari tambahan kuota haji,” imbuhnya.
KH Mochammad Fathal, penerus kepengasuhan PP Al-Muttaqien Pancasila Sakti (ALPANSA), Karanganom, Klaten Jawa Tengah dari Mbah Liem yang sering diceritakan Presiden Prabowo dengan kisah-kisah ‘keanehan’ ini setuju desakan para kiai agar petinggi PBNU muhasabah dan jujur. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas dugaan korupsi haji yang melibatkan petinggi PBNU, agar negara bisa menegakkan kedaulatan hukum bagi siapapun yang melanggar.
“Kemelut penyusupan zionisme Israel ke NKRI melalui PBNU, dugaan korupsi haji, dan berebut urusan tambang menunjukkan kegagalan kepemimpinan ditubuh PBNU. Maka, kepemimpinan PBNU saat ini tidak perlu dilanjutkan, karena dampak kerusakannya sistemik,” jelas Gus Moch, Ketua Lembaga Penjaga, Pembela NKRI Pancasila (LP2NKRI Pancasila).
“Saya setuju mereka mengundurkan diri. Kalau tidak, segera percepat pergantian kepemimpinan di PBNU,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




