Lia Istifhama
Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, menyoroti belum adanya pemetaan menyeluruh terhadap guru dan sekolah, termasuk kebijakan afirmasi untuk kelompok rentan. Ia juga menyinggung lemahnya sistem evaluasi pasca dihapusnya ujian nasional.
“Permasalahan yang sering muncul mencakup keterbatasan daya tampung, diskriminasi pada jalur afirmasi, hingga kurangnya layanan untuk anak berkebutuhan khusus,” tegas Najih.
Dalam pertemuan tersebut, Komite III DPD RI memberikan dukungannya terhadap Ombudsman RI agar terus mengawal proses penerimaan siswa baru.
DPD juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek jarak, prestasi, dan kondisi ekonomi dalam sistem zonasi.
Menyediakan beasiswa atau kerjasama dengan sekolah swasta favorit bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri hingga mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum bila ada penyalahgunaan dalam penerimaan siswa.
Laporan Ombudsman RI menunjukkan kasus penyimpangan prosedur SPMB menjadi yang terbanyak, diikuti persoalan layanan publik saat pendaftaran hingga diskriminasi terhadap anak disabilitas.
“DPD RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masa depan anak bangsa,” pungkas Ning Lia. (mdr/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
