Para mahasiswa dari HMI dan GMNI saat duduk bersama anggota DPRD Tuban.
Daftar Isi
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI dan GMNI menggelar aksi damai di DPRD Tuban, Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI.
Para mahasiswa disambut langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Tuban, mulai dari Ketua DPRD, Wakil Ketua, hingga para ketua komisi. Mereka duduk bersama mahasiswa di halaman gedung sebagai simbol keterbukaan dan kesetaraan, lalu mendengarkan orasi serta tuntutan yang disampaikan.
Koordinator aksi menegaskan, gerakan mahasiswa ini berlandaskan pada amanat konstitusi UUD 1945 dan semangat demokrasi untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Ketua HMI Tuban, Agus Siswanto, menyebut kenaikan fasilitas DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Demokrasi bukan untuk memperkaya elite, tapi untuk menyejahterakan rakyat,” ucapnya.
Sementara Ketua GMNI Tuban menyoroti urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam perang melawan korupsi.
“Koruptor tidak boleh hidup nyaman dengan hasil kejahatan. Aset negara harus kembali ke rakyat,” cetusnya.
Terdapat 8 poin tuntutan yang diajukan disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan DPR, baik pusat maupun daerah, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Delapan Tuntutan Cipayung Tuban:
- Batalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dianggap melukai nurani rakyat.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi.
- Usut tuntas kasus Affan Kurniawan secara adil dan transparan.
- Kaji ulang Pasal 7A dan 7B UUD 1945 terkait mekanisme pemberhentian presiden.
- Pecat wakil rakyat yang tidak berpihak kepada masyarakat.
- Benahi institusi publik dari praktik korupsi, kolusi, pungli, dan birokrasi berbelit.
- Evaluasi pengadaan kendaraan dinas Inspektorat Tuban senilai Rp2,2 miliar.
- Evaluasi tunjangan perumahan DPRD Tuban yang dinilai tidak adil.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti secara serius. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Aspirasi mahasiswa akan secepatnya disampaikan ke DPR RI maupun eksekutif Kabupaten Tuban. Tuntutan yang sudah terkonsep tertulis ditandatangani dan direkomendasi seluruhnya,” ujarnya.
DPRD Tuban berjanji akan menindaklanjuti 8 tuntutan tersebut dalam waktu 7 hari kerja. Bahkan, organisasi mahasiswa seperti GMNI dan HMI akan dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan daerah, termasuk fasilitas perumahan dan kendaraan dinas dewan.
“Intinya, kebijakan di pusat akan kami rekomendasi, sedangkan kebijakan daerah akan dievaluasi bersama pihak eksekutif,” kata Sugiantoro. (coi/mar)
