Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia.
MAGETAN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, mendorong pemerintah pusat agar lebih serius membantu daerah dalam merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh.
Dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Pendopo Pemkab Magetan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (3/9/2025).
Hingga kini, cakupan UHC di Magetan baru mencapai 78 persen. Salah satu kendala utama adalah penonaktifan sekitar 6.800 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang sebagian besar merupakan warga miskin dengan penyakit kronis dan katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan PBI daerah bisa diambil alih pembiayaannya agar target UHC tercapai,” kata Ning Lia.
Senator yang dikenal vokal dalam isu sosial ini berharap agar skema PBI Daerah (PBID) dapat dialihkan ke pemerintah pusat. Menurut dia, langkah tersebut akan memberi ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk memperluas kepesertaan dan menutup kekurangan.
“Kalau PBID bisa diambil alih pusat, Magetan punya ruang untuk menambah kepesertaan baru. Jangan sampai Magetan terus tertinggal, sementara daerah lain seperti Ponorogo dan Ngawi sudah lebih dulu mencapai UHC 100 persen,” paparnya.
Ning Lia juga menekankan, UHC bukan sekadar urusan teknis anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Dengan masyarakat yang sehat, pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya akan lebih mudah tercapai.
“UHC ini adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan. Maka, percepatan UHC di Magetan menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan reaktivasi ribuan peserta PBI ke Kementerian Sosial. Namun, proses verifikasi data secara nasional sering kali memakan waktu lama.
“Kadang ada yang bisa aktif dalam hitungan hari, tetapi banyak juga yang menunggu berminggu-minggu. Akibatnya, pelayanan kesehatan di lapangan tidak maksimal,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Magetan, untuk mencapai UHC penuh dibutuhkan anggaran sekitar Rp74 miliar. Namun, kemampuan fiskal daerah saat ini hanya mencukupi Rp35 miliar, sehingga terjadi defisit hampir Rp40 miliar.
“Saya berharap Pemerintah Pusat bisa menutupi kuota PBI yang selama ini dicover pemda sehingga kami bisa menambah kepesertaan yang selama ini belum tercover,” kata Nanik. (mdr/mar)
