PAD Tak Maksimal dari Sejumlah Sektor, Komisi III DPRD Evaluasi Kinerja Dinas KP2P dan BPKPAD Tuban

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Tuban menyoroti kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menyampaikan evaluasi kinerja tersebut setelah rapat kerja yang dilakukan pihaknya dalam pembahasan Perubahan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025.

"Iya, kemarin kami bersama anggota Komisi III yang lain telah rapat kerja dengan mitra kerja. Ada yang kami soroti yaitu potensi PAD dari sektor perikanan dan pertambangan serta pajak kendaraan dan reklame," kata Tulus saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, sejumlah sektor tersebut sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak PAD Kabupaten Tuban. 

Tapi faktanya, kata dia, selama ini kontribusi PAD dari sektor-sektor tersebut masih belum optimal. 

Padahal jika dikelola secara serius dan inovatif, sektor perikanan dan pertambangan dapat menjadi tulang punggung baru dalam peningkatan pendapatan daerah.

"Kami melihat sektor perikanan, baik tangkap maupun budi daya, serta sektor pertambangan, sangat berpotensi. Ini harus digarap serius, jangan hanya jadi wacana," tegas Tulus.

Ia membeberkan, sesuai pemaparan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP2P) menyebutkan adanya inisiatif pembangunan rumah pakan ikan senilai Rp1,8 miliar.

Apalagi ditambah pengolahan limbah ikan menjadi tepung pakan mandiri. Selain itu, rencana pembangunan Tambat Labuh Glondonggede pada 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi kapal nelayan lokal.

"Tentu program ini sangat bagus. Maka harus ada perencanaan serta penganggaran secara matang dan tepat sasaran," ucapnya.

Klik Berita Selanjutnya