Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Tuban menyoroti kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menyampaikan evaluasi kinerja tersebut setelah rapat kerja yang dilakukan pihaknya dalam pembahasan Perubahan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025.
"Iya, kemarin kami bersama anggota Komisi III yang lain telah rapat kerja dengan mitra kerja. Ada yang kami soroti yaitu potensi PAD dari sektor perikanan dan pertambangan serta pajak kendaraan dan reklame," kata Tulus saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, sejumlah sektor tersebut sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak PAD Kabupaten Tuban.
Tapi faktanya, kata dia, selama ini kontribusi PAD dari sektor-sektor tersebut masih belum optimal.
Padahal jika dikelola secara serius dan inovatif, sektor perikanan dan pertambangan dapat menjadi tulang punggung baru dalam peningkatan pendapatan daerah.
"Kami melihat sektor perikanan, baik tangkap maupun budi daya, serta sektor pertambangan, sangat berpotensi. Ini harus digarap serius, jangan hanya jadi wacana," tegas Tulus.
Ia membeberkan, sesuai pemaparan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP2P) menyebutkan adanya inisiatif pembangunan rumah pakan ikan senilai Rp1,8 miliar.
Apalagi ditambah pengolahan limbah ikan menjadi tepung pakan mandiri. Selain itu, rencana pembangunan Tambat Labuh Glondonggede pada 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi kapal nelayan lokal.
"Tentu program ini sangat bagus. Maka harus ada perencanaan serta penganggaran secara matang dan tepat sasaran," ucapnya.
Di sisi lain, sinergi lintas dinas sangat diperlukan agar potensi laut dan sumber daya pesisir bisa memberi dampak ekonomi.
Potensi laut Kabupaten Tuban sangat besar, tinggal bagaimana dinas memetakan dan mengeksekusinya. Begitu pula pertambangan yang selama ini belum tergarap maksimal.
"Komisi III juga menyinggung perlunya pengawasan ketat terhadap PAD dari sektor pertambangan dan retribusi lainnya, seperti pajak reklame dan air tanah," timpal Tulus.
Menurutnya, pengelolaan pajak dan retribusi dinilai masih memiliki celah yang harus dibenahi agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan.
Jika semua potensi itu dikembangkan dan diawasi dengan baik, maka PAD bisa meningkat jauh dari target saat ini.
Selanjutnya, terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan Reklame, BPKPAD Tuban perlu mempunyai terobosan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab, di Kabupaten Tuban banyak berbagai jenis pajak yang dikelola daerah. Harapannya, BPKPAD dan pihak terkait seperti Samsat Tuban bisa memecahkan kebuntuan yang selama ini membuat sektor tersebut kurang optimal menyumbang PAD.
"Keberhasilan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati sangat bergantung pada keberanian semua pihak dalam berinovasi dan mengoptimalkan sumber pendapatan," bebernya.
Hingga berita ini dimuat, BANGSAONLINE.com masih menunggu konfirmasi atas evaluasi kinerja tersebut dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban serta dari Kepala BPKPAD Tuban. (wan/van)
