Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, menyerahkan dokumen PU fraksi kepada Wali Kota Nurochman.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Batu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025, bertempat di ruang sidang DPRD setempat, Senin (7/7/2025).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Wali Kota Batu, Nurochman, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta catatan strategis terhadap arah kebijakan perubahan anggaran yang diajukan.
Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bentuk pengawasan dan kontribusi legislatif terhadap perencanaan anggaran yang lebih aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Dengan telah disampaikannya penjelasan kepala daerah beberapa waktu lalu, maka rapat hari ini menjadi kelanjutan dari tahapan pembicaraan tingkat pertama. Seluruh pandangan fraksi akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah, sebelum memasuki tahap tanggapan dan jawaban dari eksekutif," ujar Didik
Adapun fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya adalah Dewi Kartika dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Amira Ghaida Dayanara dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Riyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bambang Prahmono dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Sumiarto dari Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Amanat Nasionalis Demokrat.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2025. Inti dari pandangan tersebut menekankan bahwa perubahan anggaran harus realistis, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Fraksi menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penguatan sektor strategis seperti UMKM, dan evaluasi terhadap kinerja pajak serta SKPD. Pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat realisasi belanja dan menjaga kesehatan fiskal agar program pembangunan tidak tertinggal.
Selain itu, fraksi-fraksi menyoroti isu teknis seperti belum terlaksananya program parkir, keluhan pedagang, perlunya perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan di daerah pinggiran.
Mereka juga mendorong evaluasi terhadap program dan pejabat di OPD agar kinerja lebih maksimal.
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lanjutan perubahan APBD 2025, dengan harapan dapat segera disahkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Batu.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sekretaris daerah beserta jajaran perangkat daerah, camat, lurah/kepala desa, serta anggota DPRD Kota Batu. (asa/rev)
