Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Joko Elia Sambodo saat ditemui usai agenda pemanggilan direktur RSUD RA Basoeni
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto yang membidangi keuangan memanggil direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RA Basoeni untuk meminta penjelasan maraknya berita tentang dugaan pemotongan 5 persen iuran jasa pelayanan (jaspel).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Joko Elia Sambodo menegaskan, bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran di RSUD RA Basoeni transparan dan akuntabel.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto meminta laporan keuangan Tahun 2024, serta penjelasan laporan keuangan resmi terkait dugaan pemotongan 5 persen Jaspel RSUD RA Baoseni.
Joko juga menyayangkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa bocor ke publik sebelum ada rilis resmi dari BPK.
Data tersebut terkait dengan adanya dugaan potongan Jasa Pelayanan (Jaspel) sebesar 5 persen yang diberlakukan kepada seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. A. Basoeni, yang berlokasi di Jalan Raya Gedeg-Ploso, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
Karena data BPK merupakan bagian dari rahasia negara. Artinya, akses informasi mengenai data tersebut hanya bisa disampaikan melalui rilis resmi dari BPK.
Pihaknya berpandangan, agar informasi tidak menjadi bias, akhirnya Komisi II melakukan pemanggilan kepada pihak rumah sakit plat merah di Bumi Majapahit itu.
"Ini kan data bagian dari rahasia negara, kok bisa keluar, padahal BPK belum merilis hal itu, sehingga kami panggil untuk klarifikasi sehingga berita diluar tidak siur, tidak membias kemana-mana," kata politikus PDI Perjuangan itu saat diwawancarai usai memanggil pihak RSUD R. A. Basoeni di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (16/4/2025) malam.
"Komisi II sengaja tadi siang memanggil Direktur RSUD RA Basoeni Gedeg terkait viralnya berita adanya dugaan pemotongan 5 persen Jaspel di rumah sakit itu. Tadi, Direktur rumah sakit sudah memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait iuran jasa pelayanan dengan gamblang dan jelas. Namun demikian, kami tetap meminta laporan keuangan Tahun 2024, termasuk laporan keuangan iuran Jaspel serta peruntukkannya," tambahnya.
Meski demikian, lanjut Joko, beredarnya kabar tentang dugaan pemotongan Jaspel itu, disebutnya juga mendapat perhatian Polres Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Sejumlah orang dari pihak RSUD dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Mojokerto.
"Hasil pemeriksaan BPK belum keluar, karena sudah ramai di media, sehingga pihak rumah sakit dipanggil Polres, dipanggil Kejaksaan sudah, dan hari ini dipanggil oleh komisi II," jelas Kader Banteng di Bumi Majapahit itu.
"Awalnya kita kaget, sehingga kami komisi II berinisiatif memanggil pihak rumah sakit untuk klarifikasi, bagaimana proses ini bisa terjadi," lontarnya.
Di hadapan legislator, RSUD sempat memberikan bantahan, jika hal tersebut bukanlah pemotongan. Melainkan iuran berdasarkan kesepakatan pegawai.
Iuran sebesar 5 persen itu dikumpulkan di rekening bank perkumpulan, atas nama Kesejahteraan Karyawan dan diklaim untuk kegiatan sosial, hingga kegiatan karyawan.
Menurut Joko, saldo yang tersimpan di rekening atas nama Kesejahteraan Karyawan saat ini tinggal sekitar Rp200juta, sementara sebelum uang itu dibagi, saldo terkumpul hingga mencapai Rp 812 juta.
"Tadi RSUD menyampaikan tidak ada pemotongan pelayanan jasa pelayanan, yang ada itu yang menjadi hak masing-masing karyawan yang dikumpulkan, sebanyak 5 persen dari pendapatan mereka itu untuk kegiatan sosial, untuk parsel, untuk kegiatan keluar yang dilakukan pihak RSUD," jelas politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Kesepakatan itu hanya dilakukan di RSUD R. A. Basoeni, sementara di RSUD lain di Kabupaten Mojokerto, Joko menyebut tidak ada hal serupa.
"Apa yang dilakukan terkait jasa pelayanan 5 persen ini berdasarkan kesepakatan seluruh karyawan. Itu tidak ada di RS lain, karena itu kesepakatan RSUD.
"Supaya tidak timbul polemik itu ditiadakan, pak direktur sudah menyanggupi, jadi sudah tidak ada yang namanya pemotongan 5 persen," tandasnya.
"Kami segera menyiapkan segala laopran keuangan RSUD RA Basoeni kepada Komisi 2," ungkap dr Rosyid Direktur RSUD RA Basoeni.(ris/van)
