Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Joko Elia Sambodo saat ditemui usai agenda pemanggilan direktur RSUD RA Basoeni
"Hasil pemeriksaan BPK belum keluar, karena sudah ramai di media, sehingga pihak rumah sakit dipanggil Polres, dipanggil Kejaksaan sudah, dan hari ini dipanggil oleh komisi II," jelas Kader Banteng di Bumi Majapahit itu.
"Awalnya kita kaget, sehingga kami komisi II berinisiatif memanggil pihak rumah sakit untuk klarifikasi, bagaimana proses ini bisa terjadi," lontarnya.
Di hadapan legislator, RSUD sempat memberikan bantahan, jika hal tersebut bukanlah pemotongan. Melainkan iuran berdasarkan kesepakatan pegawai.
Iuran sebesar 5 persen itu dikumpulkan di rekening bank perkumpulan, atas nama Kesejahteraan Karyawan dan diklaim untuk kegiatan sosial, hingga kegiatan karyawan.
Menurut Joko, saldo yang tersimpan di rekening atas nama Kesejahteraan Karyawan saat ini tinggal sekitar Rp200juta, sementara sebelum uang itu dibagi, saldo terkumpul hingga mencapai Rp 812 juta.
"Tadi RSUD menyampaikan tidak ada pemotongan pelayanan jasa pelayanan, yang ada itu yang menjadi hak masing-masing karyawan yang dikumpulkan, sebanyak 5 persen dari pendapatan mereka itu untuk kegiatan sosial, untuk parsel, untuk kegiatan keluar yang dilakukan pihak RSUD," jelas politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Kesepakatan itu hanya dilakukan di RSUD R. A. Basoeni, sementara di RSUD lain di Kabupaten Mojokerto, Joko menyebut tidak ada hal serupa.
"Apa yang dilakukan terkait jasa pelayanan 5 persen ini berdasarkan kesepakatan seluruh karyawan. Itu tidak ada di RS lain, karena itu kesepakatan RSUD.
"Supaya tidak timbul polemik itu ditiadakan, pak direktur sudah menyanggupi, jadi sudah tidak ada yang namanya pemotongan 5 persen," tandasnya.
"Kami segera menyiapkan segala laopran keuangan RSUD RA Basoeni kepada Komisi 2," ungkap dr Rosyid Direktur RSUD RA Basoeni.(ris/van)
