Ketua Panja Penanganan Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis. Foto: ANDI SIRAJUDIN/BANGSAONLINE
Setelah harga itu ditaati, lanjut Muchlis, baru menginjak pada hal yang kedua yaitu distribusi dengan seluruh sistem yang ada. Salah satunya, adalah perbaiki sistem E-RDKK.
"Karena, kita lihat, banyak petani-petani kita yang punya sawah produktif, justru tak masuk di RDKK. Justru, ada kelompok-kelompok besar yang memonopoli dan justru tak punya sawah, tapi kebagian pupuk subsidi. Ini yang akan kita perbaiki," imbuhnya.
Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo ini kembali menegaskan jika Panja akan melibatkan desa dalam penyusunan RDKK.
"Bagaimana, nanti RDKK yang dulunya tertutup. Kita buka selebar-lebarnya dan melibatkan desa. Biar, desa juga tahu, siapa saja yang menerima pupuk subsidi. Panja ada disitu nanti," ucapnya.
Soal kuota, di mana ditemukan faktanya jika ada di beberapa daerah atau kecamatan yang justru tidak butuh urea tinggi, ternyata kuota pupuk urea di sana kelebihan.
"Ini yang nantinya, juga kita atur. Bagaimana kuota pupuk sesuai dengan kebutuhan daerahnya," pungkasnya. (ndi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
