Koordinator Humas dan Media Bawaslu RI, Ahmad Ali Imron
Kemudian rawan juga dalam hal media sosial dalam ujaran kebencian dan black campaign yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu di pungutan suara itu ada juga ada manipulasi-manipulasi data yang kemungkinan terjadi.
"Dan itu menjadi tolak ukur kita saat di pemungutan suara" ucap Ali
Selain itu, saling melapor yang dilakukan masing-masinh calon itu juga masuk dalam instrumen Bawaslu untuk menjadikan data mengkategorikan rawan tinggi atau tidak.
"Dan proses money politic itu banyak ditemui pada tahapan kampanye, terutama di masa tenang dan menjelang pencoblosan atau serangan fajar" ungkapnya
Dan antisipasi yang dilakukan, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang. Karena biasanya kerawanan itu di saat masa tenang dan menjelang pemungutan suara.
Sedangkan untuk ujaran kebencian di media sosial, Bawaslu ada yang namanya tim fasilitasi pengawasan siber yang bekerjasama denga kementerian kominikasi dan digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Jadi mereka melakukan pemantauan dan menerima masukan pelaporan dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan take down atas rekomendasi dari Bawaslu atas kajian dan analisis untuk kategori yang menjadi ujaran kebencian, hoax, black campaign atau masuk dalam pelanggaran pilkada.
"Kita akan serahkan ke Kementarian Komunikasi dan Digital untuk di take down" ucap Ali
Dalam tahapan Kampanye hingga 4 Nopember 2024, Bawaslu RI sudah mengidentifikasi 279 dugaan pelanggaran konten internet di seluruh Indonesia.
Data ini berasal dari pegawasan siber dan penelusuran alat yang namanya intelijen media monitoring yang juga ada sistem deteksi konten yang bekerjasama dengan. BSSN.
Berdasarkan jenis pelanggarannya sebanyak 213 konten ujaran kebemcian, ada berita hoax ada 56, ada 10 konten pelanggaran pemilihan, dan media yang digunakan melalui tiktok ada 126 konten, facebook 37, twiter ada 20 konten, situs web 11 konten dan youtube 2 konten. (dad/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
