Kegiatan penandatanganan MoU dan diskusi hukum kepemiluan yang digelar di aula kantor PCNU Probolinggo.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - GP Ansor Kota Probolinggo bersama Bawaslu dan Rumah Keadilan Probolinggo (RKP) menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus diskusi hukum kepemiluan di kantor PCNU Kota Probolinggo di aula kantor PCNU setempat, Kamis (11/9/2025) malam.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kritik, saran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 agar penyelenggaraan Pilkada 2029 berjalan lebih baik,” ujar Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, Jumat (12/9/2025).
BACA JUGA:
- Teken MoU, Bupati Blitar Bangun Kolaborasi dengan Pemkot dan Universitas untuk Percepat Pembangunan
- Dindik Jatim Genjot Keterserapan Kerja Lulusan SMK, Perkuat MoU dan Tiga Langkah Strategis
- Teken MoU, Bawaslu Sidoarjo Luncurkan Program Literasi Demokrasi
- Bawaslu Kabupaten Kediri Minta KPU Perbaiki Data Pemilih Triwulan II 2025
Ia menjelaskan, diskusi ini menghasilkan beberapa catatan penting. Seperti transparansi dan integritas penyelenggara harus ditingkatkan.
“Sementara SDM di tingkat KPPS wajib dibekali pemahaman yang kuat soal aturan kepemiluan. Karena banyak pelanggaran di 2024 muncul karena penyelenggara kurang memahami regulasi,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, mengatakan bahwa MoU ini merupakan lanjutan dari upaya Bawaslu memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat Sebelumnya, Bawaslu sudah menggandeng OKP seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, hingga cabang Dinas Pendidikan.
“Sekarang ini dengan GP Ansor dan RKP. Nanti kita juga akan melakukan MoU dengan lembaga yang lainnya,” katanya. (ugi/msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
