Forum Penguatan Kelembagaan Bertema Digitalisasi, Bawaslu Kabupaten Pasuruan Tegaskan Hal ini

Forum Penguatan Kelembagaan Bertema Digitalisasi, Bawaslu Kabupaten Pasuruan Tegaskan Hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto saat memberikan sambutan dan pengarahan tekankan literasi politik, partisipasi publik, dan ketahanan digital jelang Pemilu 2029

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengawasan pemilu sebagai strategi menghadapi tantangan demokrasi di era teknologi.

Hal ini menjadi pembahasan dalam forum Penguatan Kelembagaan bertema Digitalisasi Pengawasan Pemilu yang digelar di Royal View Tretes Hotel & Convention, Rabu (24/9/2025).

Acara ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Ketua Bawaslu Jawa Timur A. Warits, dan Ketua Bawaslu Pasuruan Arie Yunianto.

Hadir secara daring, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan tenaga ahli Komisi II, Aris Setiawan Yodi.

Ketua Bawaslu Pasuruan, Arie Yunianto, menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak bisa dilepaskan dari dukungan publik.

“Kami membuka diri terhadap segala ide, gagasan, dan kritik. Masukan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan strategis,” kata Arie.

Sementara itu, Totok Hariyono menyebut penguatan Bawaslu merupakan amanat reformasi. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136 yang memperkuat kewenangan Bawaslu.

“Ke depan, keputusan Bawaslu tidak lagi bersifat rekomendasi, melainkan wajib ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dari Senayan, Aris Setiawan Yodi menyoroti tantangan baru di ruang digital. Menurutnya, pengawasan bukan hanya pada teknis pemungutan suara, melainkan juga menjaga ekosistem informasi tetap sehat.

“Digitalisasi pemilu membuka peluang transparansi, tapi juga menghadirkan ancaman hoaks, disinformasi, dan serangan siber. Karena itu, pengawasan harus adaptif, integratif, dan melindungi hak pilih warga,” ucap Aris.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Pasuruan juga memaparkan hasil pengawasan melalui aplikasi Rumah Data.

Sejumlah potensi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, teridentifikasi dan akan menjadi bahan analisis untuk memperkuat pengawasan hingga tingkat kecamatan.

Dengan mengedepankan teknologi digital, Bawaslu berharap pengawasan pemilu berjalan lebih efektif, transparan, dan dipercaya publik.

“Jika Bawaslu kuat, rakyat percaya. Jika rakyat percaya, demokrasi akan tegak berdiri,” tutur Totok menutup pernyataannya. (maf/par/van)