Politisi berlatar wartawan itu juga menyesalkan masih adanya kebobolan dalam agenda nasionalsetingkat unas yang tingkat keamanannya sangat tinggi. Bahkankepolisian juga masuk didalamnya untuk antisipasi terjadinya kecurangan.
"Kok didalam soalnya disisipkan nama orang yang maju dalam pilpres, ini sangat keterlaluan, dan mendikbud harus bertanggung jawab," imbuh Giri mengulang.
Lanjut anggota dewan Jatim yang maju dari dapil VII itu menegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjelaskan alasan masuknya nama Joko Widodo dalam naskah soal Ujian Nasional (UN). Menurut dia,nama Joko Widodo seharusnya tak muncul karena waktunya berdekatan dengan waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden. " Jokowi sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI-P sehingga tak dapat seenaknya memasukkan sosoknya sebagai bahan ujian. Terlebih, peserta ujian adalah pemilih usia pemula yang bisa jadi akan terpengaruh oleh soal tersebut," ujar dia.
Politisi Demokrat itu mengaku akan maklum dan tidakmenjadi besar jika di dalam soal tercantum nama semua bakal calon presiden.
"Kita tagih penjelasan Mendikbud untuk menelusuri siapa pembuat soal dan apa motivasinya," ujarnya.
Seperti diberitakan koran ini kemarin, nama Jokowi disebut dalam salah satu soal UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS. Jenis pertanyaan itu adalah pilihan ganda. Pertama, dituliskan terlebih dahulu latar belakang Joko Widodo, mulai dari tanggal lahir, rekam jejak pendidikan, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi terkait Upah Minimal Propinsi (UMP). Setelah itu, soal masuk ke pertanyaan yang menanyakan poin keteladanan Jokowi dalam kutipan wacana tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
