JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali digugat buntut menerima pendaftaran Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh tiga mahasiswa, yakni Mardi Jaya, Ahmad Rizal Roby Ananta dan Agung Tegar Prokoso.
Sebelumnya, gugatan serupa juga dilayangkan oleh seorang akademisi dan dosen bernama Brian Demas Wicaksono.
Menurut Moh Taufik, kuasa hukum tiga mahasiswa, gugatan terhadap KPU karena lembaga penyelenggara pemilu dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima berkas pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Hanya saja, Taufik tak mengungkap di mana ketiga mahasiswa itu kuliah.
Taufik menjelaskan, dasar gugatan ini adalah KPU melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
PKPU tersebut mengatur tentang syarat batas usia paling rendah capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun.
"Sedang pada saat pendaftaran, usia saudara Gibran Rakabuming Raka masih berusia 36 tahun," ujar Taufik, Kamis (2/11/2023).
Menurutnya, PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku mengikat. Untuk itu, harus dijadikan dasar oleh KPU karena dalam menerima pendaftaran bacapres dan bacawapres karena belum ada perubahan yang dilakukan oleh KPU.
Ia menegaskan yang dilakukan KPU dengan menerima berkas pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai bacapres dan bacawapres di pilpres 2024 sudah jelas melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf q PKPU nomor 19 tahun 2023.
"Maka sudah seharusnya perbuatan hukum tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum," tandas Taufik didampingi rekannya sesama advokat, Ach. Dlofirul Anam dan Johnson Sahat Maruli Tua.
Selain KPU RI, pihaknya juga menjadikan Prabowo Subianto sebagai turut tergugat II dan Gibran Rakabuming Raka turut tergugat III.
Adapun dalam berkasnya, tiga mahasiswa itu mengajukan 10 tuntutan:
1. Menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum tergugat yang menerima tahapan pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 25 Oktober 2023 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hasil verifikasi dokumen persyaratan bacapres Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 1 huruf q PKPU Nomor 19 tahun 2023;
4. Menyatakan segala keputusan-keputusan, surat-surat, penetapan-penetapan yang diterbitkan KPU setelah menerima Prabowo-Gibran mengikuti pendaftaran bakal capres-cawapres batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum tergugat (KPU) untuk membatalkan tahapan pendaftaran bakal capres-cawapres Prabowo-Gibran dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum tergugat untuk menolak turut tergugat II (Prabowo Subianto) sebagai peserta pilpres 2024;
7. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada para penggugat berupa inmateriil sebesar Rp100 miliar.
8. Menghukum tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II, dan turut tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);
10. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
"Agar KPU tidak melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan pendahuluan sebelum putusan akhir)," pinta Taufik.
Salah satu provisi itu adalah memerintahkan KPU menghentikan sementara tahapan-tahapan proses pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sampai putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
