Lujeng Sudarto, Direktur Pusaka.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Direktur Pusat Studi dan Kajian Publik (Pusaka) Lujeng Sudarto ikut angkat bicara terkait keluhan sejumlah OPD terhadap Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan H. Khasani yang diduga kerap menghambat pencairan anggaran proyek.
Menurutnya, hal itu dapat menghambat pembangunan dan serapan anggaran daerah. Apalagi, rekanan diduga harus 'menyogok' terlebih dulu untuk mencairkan anggaran proyek yang seharusnya menjadi haknya.
"Itu adalah tipikal pejabat bermental feodal. Perilaku pejabat yang feodal semacam Khasani itu jelas akan menghambat tata kelola pemerintahan dalam memberi pelayanan publik yang baik dan bersih," cetus Lujeng.
"Gaya kepala bagian yang feodal jelas akan berdampak pada citra Pemrintah Kabupaten Pasuruan yang buruk di depan warga," katanya.
Untuk itu, Lujeng meminta Pj Bupati Pasuruan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada semua pejabat, termasuk kepala OPD, terkait kinerja mereka.
"Pejabat bermental feodal itu biasanya doyan ‘ngatok’ (menjilat) kepada pimpinan, lobi sana lobi sini, tetapi kinerja jeblok," ujar Lujeng.
Menurut Lujeng, Khasani dikenal dekat dengan anggota DPRD. Hal itu karena kepada BPKPD adalah jabatan strategis.
"Coba lihat penambahan plotting anggaran PAK ke pimpinan dan anggota lainnya, Konon, peran sekretaris daerah dipotong. Ini perilaku cari aman untuk mendapat backup mempertahankan posisinya selaku kepala BPKPD," ungkapnya.
Tidak hanya itu, kata Lujeng, Khasani juga diduga dekat dengan mantan Kajari Pasuruan. "Hal itu dimanfaatkan dalam upaya bertahan sebagai kepala BPKPD," pungkasnya.
Sementara hingga berita ini ditulis, Kepala BPKPD Khasani belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui selulernya, Khasani tak menjawab. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
