Para peserta dialog kebangsaan di Situs Ndalem Pojok yang juga memajang foto para pahlawan revolusi. Foto: Ist.
Alasan lain menurut pria yang juga Ketua Departemen Pendidikan DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, bahwa tanggal 30 September adalah hari bahagia, di mana hari yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia.
“Ini kalau tidak diluruskan, kita bisa kehilangan sejarah. Sebab pada tanggal 30 September 1960 adalah peristiwa besar Pancasila dikumandangkan Presiden RI Pertama di Sidang Umum PBB untuk membangun dunia baru yang penuh kedamaian. Jadi menurut kami harusnya tanggal 30 September itu bendera penuh karena ini hari yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila menggema di dunia. Jas merah maka ini harus diluruskan,” paparnya.
Gayung bersambut usulan 30 September 1960 sebagai hari bahagia disampaikan oleh Situs Ndalem Pojok Bung Karno, sementara usulan 1 Oktober 1965 sebagai hari bergabung nasional diusulkan oleh Lesbumi.
“Kami Lesbumi mengusulkan 1 Oktober 1965 menjadi hari bergabung nasional, hari bergabung bukan tanggal 30 September 1965. Dan tahun lalu kita sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi,” ujar Nur Habib.
Atas hasil dialog kebangsaan tersebut, tampaknya tidak ada satupun peserta dialog yang menolak usulan ini. Hal itu setelah Hendro Widjonarko, seorang guru sejarah SMPN 4 Pare yang bertindak moderator diskusi, meminta tanggapan dari peserta dialog.
“Semua sepakat ya, baik (peserta) yang ofline maupun online. Kita dukung usulan 30 September 1960 sebagai hari bahagia, hari perdamaian dunia dan 1 Oktober 1965 sebagai hari bergabung nasional," ucap Hendro.
Suksesnya pelurusan ini, lanjut Hendro, akan membawa kebesaran jiwa bangsa untuk menyongsong Indonesia Imam Perdamaian dunia.
"Semoga dengan Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, perjuangan ini sukses," pungkasnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
