Suasana rapat kerja Komisi IV DPRD Situbondo dengan kepala SD dan SMP. Foto: SYAIFUL BAHRI/BANGSAONLINE
"Seluruh kecamatan yg SD tidak ada, tidak ada paksaan," timpalnya.
Hal senada juga diungkapkan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Situbondo, Imam Sujoko. Ia menjelaskan tidak ada kewajiban bagi siswa untuk membeli buku dan seragam. Bahkan sekolah berkorban memberikan seragam gratis untuk mendapatkan siswa baru.
"Seragam, swasta gratis semua dan antar jemput. kalau tidak memberikan minimal 2 stel, tambah sepatu seragam tidak dapat siswa. Beli tapi tidak dipaksa, ada anak yang keluar belum bayar," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMP 1 Arjasa itu.
Kabid Dikdas Disdikbud Situbondo, Supiono, menuturkan pengadaan buku dan seragam sekolah tidak memaksa.
"Pada prinsipnya LKS difasilitasi sekolah tapi tidak memaksa. Buku wajib dari bos kecuali buku penunjang. Seragam difasilitasi, contohnya baju olahraga Difasilitasi sekolah, koordinasi dengan komite disiapkan kalau gak beli gak apa," ujarnya.
Terkait proses pengadaannya, ia menepis dinas mengondisikan pembelian buku oleh sekolah dengan pihak penyedia.
"Pengadaan buku yang dibantu bos, empat atau lima penyedia kami masukkan SIPD. Saya bilang silahkan tawarkan ke sekolah. Gak benar mengkondisikan," dalihnya.
Menyikapi persoalan LKS ini, ia memberikan solusi kepada para guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran.
"Mengurai persoalan LKS ini, kalau LKS wali murid merasa terbantu, mungkin sekolah tidak melepaskan beli, tapi guru perlu mengembangkan untuk muridnya sendiri," pungkasnya. (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
