25 PWNU se-Indonesia Sepakat Menolak Ahwa, Dianggap Rampas Hak PCNU dan PWNU

SURABAYA (BangsaOnline) - Upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberlakukan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Am tampaknya bakal kandas. Mayoritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Indonesia menolak sistem tersebut karena tak sesuai dengan AD/ART dan dianggap mengambil hak PWNU dan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama). Bahkan 25 PWNU dari total 33 PWNU se-Indonesia mengaku sudah bulat dan tanda tangan menolak sistem Ahwa diberlakukan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang. Tanda tangan penolakan itu sempat diperlihatkan kepada BangsaOnline.com.

Mereka yang sepakat menolak Ahwa, antara lain: PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Utara (Kaltara), Bali, Banten, Sulawesi Utara (Sulut), Lampung, Kepulauan Riau (Kepri), Maluku Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Riau, Papua Barat, Gorontalo, Babel, Bengkulu dan beberapa PWNU lain.

BACA JUGA:

Ketika dikonfirmasi BangsaOnline.com, para Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah PWNU itu membenarkan telah terjadi kesepatan menolak Ahwa.

”Pengurus Cabang dan Wilayah bukan orang awam, mereka terdiri dari tokoh-tokoh yang alim dan memiliki kemampuan organisasi serta paham terhadap siapa yang layak menjadi Rais Am dan ketua Umum PBNU,” kata Prof. DR. Abd. Rahim Yunus, Wakil Ketua PWNU Sulawesi Selatan kepada BangsaOnline.com. Abd Rahim Yunus dikenal juga sebagai Guru Besar Sejarah Islam UIN Alaudin.

Rais Syuriah PWNU Banten KH. Tb. Abdul Hakim dan Ketua Tanfidziah PWNU Banten H. Makmur Masyhar juga kompak menolak Ahwa. ”Kami tidak setuju Ahwa sebab AD/ART dan keputusan Konbes dan Munas di Cirebon yang sudah tertulis tak ada perubahan ke Ahwa. Pilihan secara langsung merupakan pilihan yang demokratis dan akan menghasilkan Rais Am dan Ketua Umum PBNU yang diharapkan oleh para kiai asal tidak ada intervensi dari pihak diluar NU,” tegas Kiai Tb Abdul Hakim.

Pengasuh Pesantren Kananga Menis Pandegelang Cirebon ini menilai bahwa sistem pemilihan yang lama yaitu dipilih para Muktamirin lewat suara Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah PCNU dan PWNU justru lebih maslahat.

“Mengubah sistem pemilihan itu harus ada dasarnya yang kuat. Ini dasarnya apa dan tujuannya apa?,” katanya sembari mengatakan bahwa pemilihan itu tak bakal maslahat jika hanya siasat untuk menjegal figur terentu.

Haji Makmur Masyhar mengingatkan bahwa bukan sistem pemilihan yang harus diubah, tapi praktik politik uang yang harus diberantas. Menurut Makmur, kalau Muktamar NU bersih pasti melahirkan pemimpin yang baik.

”Kalau muqaddimahnya sudah tidak baik, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak baik. Contohnya Muktamar NU di Makassar. Akhirnya produknya (hasil kepemimpinannya) ya seperti (PBNU) yang sekarang ini,” katanya.