Kamis, 24 Juni 2021 20:08

Anggota DPRD Bangkalan Gulirkan Hak Angket Soal Indikasi Dugaan Korupsi BUMD

Rabu, 14 April 2021 16:58 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Fauzi
Anggota DPRD Bangkalan Gulirkan Hak Angket Soal Indikasi Dugaan Korupsi BUMD
Mahmud, Anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan menunjukkan daftar anggota dewan yang menyetujui pengajuan hak angket.

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Delapan Anggota DPRD Bangkalan menandatangani usulan pengajuan hak angket terkait indikasi dugaan korupsi di BUMD Bangkalan, Rabu (14/4/2021).

"Sudah ada 8 Anggota DPRD Bangkalan yang telah membubuhkan tanda tangan untuk menggunakan hak angket," kata Mahmudi, Anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani yang juga ikut menandatangani pengajuan tersebut.

Mahmudi yang juga Ketua DPC Hanura Bangkalan ini mengatakan, pihaknya akan terus menggalang tanda tangan kepada anggota dewan lainnya, agar hak angket benar-benar bisa bergulir.

"Sebenarnya hak angket ini sudah memenuhi syarat, yakni cukup 7 anggota dari fraksi yang berbeda. Saat ini (yang sudah tanda tangan) dari Fraksi Keadilan Hati Nurani dan sebagian anggota Fraksi Golongan Amanat Berkarya," terangnya.

BACA JUGA : 

Satu Terpidana Kasus Korupsi Kambing Etawa Dijemput Paksa Kejaksaan Negeri Bangkalan

Kelompok Masyarakat Gerbang Timur Laporkan Dugaan Korupsi BUMD Bangkalan ke KPK dan Kejagung

Dua Kali Mangkir, Terpidana Kasus Korupsi Kambing Etawa Segera Dieksekusi Kejari Bangkalan

Terus Dalami Indikasi Tipikor di BUMD, Kajari Bangkalan: ​Belum Ada Pemanggilan Bupati

Menurut Mahmudi, usulan penggunaan hak angket ini merupakan bentuk komitmen Fraksi Keadilan Hati Nurani dalam menampung aspirasi dari masyarakat dan LSM Bangkalan, terkait indikasi dugaan korupsi di BUMD.

"Ini juga bermula dari Pandangan Umum Fraksi Keadilan Hati Nurani yang disampaikan menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan terhadap APBD TA 2020 pada 22 Maret 2021 lalu," ujar Mahmudi.

"Hak angket ini dalam rangka menyelidiki indikasi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan peraturan pemerintah, KKN, atau lainnya terkait BUMD," pungkasnya. (uzi/rev)

Pasuruan Zona Merah, Vaksinasi Digencarkan
Selasa, 22 Juni 2021 23:42 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Polres Pasuruan Menggelar Vaksinasi Massal Selasa Siang Tadi(22/06/2021). Vaksinasi Ini Dilakukan Di Alam Terbuka, Tepatnya Di Wilayah Prigen, Kabupaten Pasuruan. Warga Terlihat Antusias Mengantre Untuk Mengikuti Vaksi...
Sabtu, 19 Juni 2021 18:17 WIB
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dalam kondisi pandemi, Pemerintah Kabupaten Jember tetap berupaya menggeliatkan sektor pariwisata meski dengan menerapkan prosedur pencegahan Covid-19 yang ketat.Salah satunya, dengan menggelar Jelajah Wisata and Funcamp 20...
Kamis, 24 Juni 2021 07:56 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak Covid-19 melonjak lagi secara drastis, penanganan Covid-19 tampak kewalahan. Vaksinasi belum maksimal. Alternatif lain belum mendapat izin. Bahkan konvalesen kini jadi barang langka.Benarkah? Silakan simak tuli...
Minggu, 16 Mei 2021 06:58 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. fawajadaa ‘abdan min ‘ibaadinaa aataynaahu rahmatan min ‘indinaa wa’allamnaahu min ladunnaa ‘ilmaanLalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berika...
Sabtu, 19 Juni 2021 15:30 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...