Datangi Gedung DPRD Trenggalek, Puluhan Perwakilan Perangkat Desa Tolak Refocusing ADD

Datangi Gedung DPRD Trenggalek, Puluhan Perwakilan Perangkat Desa Tolak Refocusing ADD Puryono (baju putih), Ketua AKD Trenggalek saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Trenggalek. (foto: HERMAN/ BANGSAONLINE)

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Trenggalek memangkas ADD (Alokasi Dana Desa) senilai rata-rata 32 juta rupiah per desa untuk penanganan Covid-19, menuai reaksi penolakan dari para kepala desa se-Kabupaten Trenggalek.

Beberapa perangkat desa dari perwakilan AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Trenggalek dan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) mendatangi gedung DPRD setempat untuk menyampaikan penolakan tersebut di hadapan para wakil rakyat.

Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Trenggalek Puryono dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dirinya mewakili seluruh perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek menyatakan menolak adanya pemotongan ADD.

"Hari ini kami menuntut bahwa refocusing terkait ADD yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek mutlak kita tolak," kata Puryono, Kamis (8/4/2021).

Alasan penolakan tersebut, sambungnya, karena ADD itu menyangkut anggaran rumah tangga desa. Bila ADD dipangkas maka gaji petugas di pemerintahan desa seperti BPD, PKK, Posyandu, RT, dan RW dipastikan hilang.

Oleh karena itu, dengan adanya rapat dengar pendapat ini, dia meminta agar para wakil rakyat memberikan jaminan kepada perangkat desa, agar ADD tidak dipangkas untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek.

"Alokasi dana desa jangan sampai dikurangi satu rupiah pun, karena menyangkut hajat hidup yang ada di desa," pintanya.

Puryono juga memberikan ancaman apabila hingga hari Senin depan tidak ada kepastian jawaban dari pemerintah daerah atas aspirasi yang telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat tersebut, maka dirinya beserta perangkat desa yang lain akan melakukan aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang besar.

Simak berita selengkapnya ...