Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke PP Amanatul Ummah disambut Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A. foto: dok amanatul ummah
Airlangga Hartarto dan Erick Thohir membenarkan ada pertemuan dengan Wapres itu membahas Vaksin AstraZeneca. “Kami diundang Wakil Presiden. Kalau soal fatwa, sepenuhnya diserahkan MUI,” kata Airlangga. Sedang Penny menyatakan bahwa Wapres ikut mencarikan solusi.
Tak lama setelah pertemuan di rumah KH Ma’ruf Amin itu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama Kiai Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri. Pejabat yang mengetahui rapat itu mengatakan Kiai Ma’ruf mengulangi pernyataannya soal fatwa vaksin meningitis. Sumber yang sama mengatakan Jokowi geleng-geleng kepala dengan sikap tersebut. Presiden dan sejumlah pejabat khawatir vaksinasi akan terganggu jika vaksin AstraZeneca berstatus haram.
Menurut Tempo, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, tak membalas saat di-WA dimintai tanggapan tentang rapat tersebut.
Pada Selasa 16 Maret 2021, Komisi Fatwa MUI menggelar sidang pleno untuk mengesahkan fatwa. Hasilnya, kurang lebih sama dengan draft yang disusun sebelumnya. Namun pengumuman fatwa itu ditunda. Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin Abdul Fatah beralasan penundaan itu berdasar kesepakatan antara MUI dan Kementerian Kesehatan.
Fatwa baru resmi diumumkan pada Jumat, 19 Maret 2021 bersamaan dengan izin penggunaan dari badan Pengawas Obat dan Makanan.
Namun sebelum fatwa keluar, pemerintah berusaha mengantisipasi jika MUI menyatakan vaksin AstraZeneca haram. Salah satunya mendekati pengurus keagamaan di berbagai wilayah. Pada Rabu, 10 Maret 2021, PWNU Jatim mengeluarkan surat keputusan yang menyebutkan vaksin yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, seperti AstraZeneca dan Sinovac, suci dan tak mengandung unsur najis.
Bahkan pada 22 Maret 2021 Presiden Jokowi bertemu sejumlah kiai NU di Jawa Timur. Para kiai itu kompak mendukung vaksin AstraZaneca. Presiden Jokowi pun menyempatkan menyaksikan vaksinasi terhadap para kiai di Sidoarjo dan Jombang.
Bahkan fatwa Ketua MUI Jawa Timur KH Hasan Mutawakkil Allah lebih berani. Di depan Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kiai Hasan Mutawakkil menyatakan bahwa Vaksin AstraZeneca halalan thayyiban.
(KH. Hasan Mutawakkil Alallah saat menyampaikan status vaksin AstraZeneca halalan thayyiban)
Pernyataan Kiai Hasan Mutawakkil ini memicu reaksi dari beberapa kiai pengasuh pondok pesantren. Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Mojokerto menilai status halalan thayyiban yang disampaikan Kiai Mutawakkil itu tidak pada tempatnya. Menurut Kiai Asep, sikap ketua MUI Jawa Timur itu suul adab terhadap fatwa MUI pusat yang telah menghukumi Vaksin AstraZeneca haraman mubahan liddlarurat. Yaitu haram tapi boleh digunakan karena darurat.
Kiai Asep yang pendukung berat Jokowi pun menutup pintu terhadap Vakzin AstraZeneca untuk 12 ribu santri dan mahasiwa serta 1000 lebih guru yang diasuhnya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto.
“Untuk Amanatul Ummah, Vaksin AstraZeneca itu haraman mutlaqan. Haram mutlak. Karena tak ada dlarurat di Amanatul Ummah. Sudah setahun kami mengadakan pembelajaran santri tapi tak satu pun yang terkena corona,” kata Kiai Asep Saifuddin Chalim yang saat kampanye pilpres aktif kampanye memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan biaya sendiri hingga keluar negeri.
Kiai Asep berharap Vaksin AstraZeneca tidak diberikan kepada pondok pesantren. Tapi didistribusikan kepada wilayah yang masyarakatnya tidak mengharamkan babi, yaitu masyarakat non Islam. “Misalnya diberikan ke Bali, NTT, dan daerah lainnya,” pinta Kiai Asep, satu-satunya profesor yang pengukuhannya dihadiri Presiden Jokowi.
Kenapa Kiai Asep menolak keras vaksin asal Inggris itu? Menurut Kiai Asep, Vaksin AstraZeneca akan memandulkan doa. Sebab salah satu syarat doa kita diterima oleh Allah SWT jika tubuh kita bersih, tidak kemasukan unsur najis. Sementara babi masuk kategori najis mughalladlah, najis berat.
Kiai Asep mengaku heran kenapa di Indonesia yang banyak memiliki orang pandai tapi sampai sekarang belum menghasilkan satu vaksin pun. “Kuba negara kecil sudah menghasilkan empat vaksin,” kata Kiai Asep.
Ia berharap pemerintah segera memproduksi vaksin hasil anak bangsa, mengingat di Indonesia tak kekurangan intelektual dan orang pandai. (mma)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
