KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pengurus Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pasuruan masa khidmat 2025–2029 resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang digelar di Gedung Gradika, Kota Pasuruan, Sabtu (20/12/2025).
Pengukuhan pengurus DP MUI Kota Pasuruan dilakukan oleh Bendahara Umum MUI Jatim, KH. Rosyidi, yang sekaligus membacakan surat keputusan kepengurusan.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang turut hadir dalam pelantikan, secara ex officio ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Pasuruan.
Dalam sambutannya, Adi Wibowo menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan MUI yang baru dapat menjadi keberkahan sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan sosial dan keagamaan di tengah dinamika zaman.
Wali kota yang karib disapa Mas Adi tersebut mengingatkan bahwa tantangan keumatan saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan era digitalisasi. Menurutnya, transformasi teknologi tidak hanya membawa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga memunculkan perubahan pola kemaksiatan yang kini semakin sulit dikenali secara kasat mata.
“Kalau dulu judi terlihat dari kumpul-kumpul dan main dadu, sekarang sudah ada judi online. Begitu juga praktik prostitusi, yang sebelumnya terpusat di lokasi tertentu, kini justru bergeser melalui aplikasi. Ini menjadi tantangan yang luar biasa di era digital seperti sekarang,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Adi, menuntut peran ulama dan tokoh agama untuk semakin adaptif dan responsif dalam memberikan tuntunan kepada masyarakat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota Pasuruan selama ini selalu menjadikan MUI sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan sosial dan keagamaan.
“Setiap kebijakan yang bersentuhan dengan kemasyarakatan dan keagamaan, kami selalu meminta pertimbangan dan masukan dari MUI. Termasuk dalam penataan pedagang kaki lima di trotoar, di mana MUI memberikan pandangan bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai pelanggaran di lapangan,” jelasnya.
Namun demikian, Adi juga menyoroti masih adanya persoalan sosial yang hingga kini belum tertangani secara optimal, meskipun Kota Pasuruan dikenal sebagai kota santri. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kebersihan lingkungan.
“Persoalan kebersihan ini sering dianggap ringan, tetapi penyelesaiannya tidak mudah. Pemerintah kota telah melakukan berbagai pendekatan, mulai dari senam resik-resik hingga sosialisasi kebersihan sebagai bagian dari iman. Hal ini mudah diucapkan, namun tidak sederhana untuk diwujudkan dalam keseharian,” tuturnya.
Atas berbagai tantangan tersebut, Adi menegaskan pentingnya dukungan dan peran aktif MUI Kota Pasuruan dalam memperkuat pembangunan sosial dan karakter masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik semata.
“Kami di Pemerintah Kota Pasuruan fokus membangun infrastruktur fisiknya. Kami berharap para kiai, habaib, dan jajaran MUI dapat bersama-sama membangun infrastruktur sosialnya. Pembangunan akan berjalan optimal ketika pembangunan fisik seiring dengan pembangunan sosial, terutama yang menyangkut karakter dan prinsip hidup masyarakat,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus DP MUI Kota Pasuruan masa khidmat 2025–2029 ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran ulama dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat moral sosial, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kota Pasuruan yang berimbang dan berkelanjutan.
