Jumlahnya pun bervariatif, setiap desa ada yang menerima Rp1,5 miliar hingga Rp2,6 miliar. Total 322 desa di seluruh Sidoarjo akan menerima Rp 600,91 miliar.
Gus Muhdlor mengatakan, di masa pandemi Covid-19 saat ini, APBD sebagai instrumen fiskal harus mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal. Fokus pada percepatan penyaluran dana ke desa adalah wujud nyata mengakselerasi perekonomian rakyat hingga di desa-desa.
”Jadi teorinya itu, APBD ada dua pendekatan, yaitu demand side dan supply side. Percepatan penyaluran dana ke desa adalah bentuk demand side, bagaimana kita merangsang tumbuhnya permintaan di bawah. Caranya bagaimana? Ya mengucurkan uang,” beber alumni FISIP Unair ini.
Lanjut Gus Muhdlor, dengan adanya uang ratusan miliar yang berputar di desa, maka ada program-program sehingga rakyat pegang tambahan uang. Dari sana kemudian ada belanja, ada konsumsi rumah tangga, UMKM bergerak, industri bergerak, sehingga multiplier effect-nya panjang.
"Maka saya tidak mau menunda, setelah pelantikan langsung tanda tangan perbup-nya,” tukas bupati asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Gus Muhdlor juga menyebut percepatan berbagai instrumen penyaluran dana ke desa juga sesuai arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pelantikan bupati/wali kota se-Jatim.
”Bu Gubernur ingin semua bergerak cepat soal penyaluran dana ke desa. Alhamdulillah, langsung kami laksanakan karena juga sesuai dengan spirit kami di Sidoarjo untuk terus membantu warga desa,” pungkas alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News