Golkar Sidoarjo Ingatkan Pemkab Soal Master Plan Penanganan Banjir

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Partai Golkar Sidoarjo mengingatkan pemkab setempat soal rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan pasangan Bupati Subandi-Wakil Bupati Mimik Idayana saat Pilkada Sidoarjo lalu.

Ini menyusul penanganan banjir oleh Pemkab Sidoarjo hingga saat ini yang dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang nyata.

BACA JUGA:

Diketahui, hujan deras yang mengguyur wilayah Sidoarjo pada Senin (10/11/2025), memicu genangan air di sejumlah titik. Terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan, tepatnya di sekitar Mal Lippo Sidoarjo.

Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat parah.

Sejumlah pengendara sepeda motor terjebak dan terpaksa menuntun kendaraannya melewati genangan.

Beberapa mobil bahkan mogok di tengah jalan, menyebabkan antrean panjang dari arah Bundaran Taman Pinang hingga depan Mal Lippo Sidoarjo.

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai pemkab seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.

Adam menyebut, janji adalah utang. Saat kampanye, pasangan Subandi-Mimik menyampaikan telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir.

"Tapi sampai rancangan APBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” cetus Adam Rusydi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini.

Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

“Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” tandas Adam.

Ditegaskan Adam, sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama.