Achmad Muzayin Syafrial
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Achmad Muzayin Syafrial menyoroti pemkab setempat yang dinilai pesimistis dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai, sikap konservatif pemerintah daerah ini dianggap mencerminkan rendahnya kepercayaan diri birokrasi dalam mengelola ruang fiskal daerah.
Padahal semangat desentralisasi fiskal menuntut daerah lebih berani dan mandiri dalam mengoptimalkan sumber pendapatan.
Achmad Muzayin Syafrial, yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, menyebut, proyeksi keuangan yang disusun pemerintah terlalu berhati-hati dan jauh dari semangat otonomi daerah.
“Pertumbuhan PAD pada tahun anggaran 2024-2025 mencapai 34,83 persen. Tapi dalam rancangan APBD 2026, pemerintah hanya menargetkan kenaikan 1,70 persen. Ini menunjukkan pemerintah tidak percaya diri dengan kemampuan fiskalnya sendiri,” cetus Muzayin, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, sikap pesimis tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menjalankan prinsip desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Desentralisasi fiskal itu esensinya keberanian daerah membiayai pembangunan dari potensi yang dimilikinya. Kalau target PAD saja dibuat rendah, berarti pemerintah daerah tidak yakin pada kemampuannya,” jlentrehnya.
Sikap pesimistis itu juga tercermin dari menurunnya belanja modal tahun 2026 sebesar 26 persen, dari Rp790,3 miliar menjadi Rp582,7 miliar.
Penurunan ini dinilai mengkhianati semangat kemandirian fiskal yang seharusnya menempatkan pembangunan publik sebagai prioritas utama.
“Belanja publik dikurangi, sementara fasilitas internal birokrat tetap aman. Ini kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat,” tandas Muzayin.
Sebagai bentuk dorongan moral dan tanggung jawab, Fraksi Gerindra mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 50 persen sebagai sinyal agar birokrasi tidak terjebak dalam zona nyaman.
“Kami tidak akan mengusulkan pemotongan itu kalau aparatur menunjukkan semangat kerja untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo,” tegas politisi muda Partai Gerindra ini.
Ditegaskannya, DPRD Sidoarjo berkomitmen mengawal pembahasan APBD 2026 agar arah kebijakan fiskal daerah sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal, yaitu daerah yang berani, mandiri, dan bertanggung jawab dalam membiayai pembangunan bagi kesejahteraan warganya. (sta/van)
