Jumat, 23 April 2021 01:13

​Minta Kejelasan Soal BPHTB, Komisi II DPRD Kediri Undang Kepala Bapenda

Rabu, 20 Januari 2021 18:30 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Muji Harjita
​Minta Kejelasan Soal BPHTB, Komisi II DPRD Kediri Undang Kepala Bapenda
Anggota F-PDIP DPRD Kabupaten Kediri Sulkani, Dwi Muji Lestari, dan Feni Widayati saat memberi keterangan kepada wartawan usai RDP dengan Kepala Bapenda. foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri, Syaifuddin Zuhri, akhirnya memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II guna menjelaskan terkait pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) yang dinilai sangat tinggi dan memberatkan masyarakat, Rabu (20/1). 

Anggota F-PDIP DPRD Kabupaten Kediri Sulkani, usai RDP menjelaskan bahwa fraksinya meminta agar penetapan BPHTB dikaji ulang. Sebab, penetapan BPHTB berdasarkan NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak) sangat memberatkan masyarakat dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

"Bila perlu merevisi perda. Selain itu, juga bisa membandingkan dengan daerah lain yang telah penerapan BPHTB sesuai dengan NJOP, agar tidak memberatkan masyarakat," kata Sulkani didampingi anggota F-PDIP lainnya, Dwi Muji Lestari dan Feni Widayati.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri Murdi Hantoro meminta agar pemungutan BPHTB dikembalikan ke aturan yang ada, yaitu UU 28 Tahuh 2009 Pasal 87 ayat 3. 

BACA JUGA : 

Rumah Pengurus Wajib Dipasangi Bendera PDI Perjuangan, Sambut Pileg 2024

Tanggapi Hasil Survei SSC, Mas Bup Dhito: Pemimpin Muda PDIP Tidak Hanya Bekerja di Balik Meja

Harga Beras Jatuh Rp 3,500 per Kg saat Panen, DPC PDIP Kediri Dukung Bupati Tolak Impor Beras

Fraksi Nasdem DPRD Kediri Ajukan Raperda Inisiatif Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Air

"Jadi, di ayat 3 itu jelas parameternya adalah NJOP, di Perda pun juga demikian. Di samping itu, NJOP itu kan juga sudah di-perbup-kan. Jadi, bapenda tidak boleh berdalih meneliti tapi ujung-ujungnya membuat tafsiran harga sendiri, apalagi penafsirannya jauh lebih tinggi dari harga pasar atau transaksi," kata Murdi Hantoro.

Menurut Murdi, penafsiran harga yang jauh lebih tinggi ini sangat memberatkan masyarakat. "Apalagi sampai terjadi tawar menawar, ini yang tidak boleh," pungkasnya.

Sementara sebelumnya, Kepala Bapenda Kabupaten Kediri Syaifuddin Zuhri menjelaskan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak), bukan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).

Hal tersebut disampaikan Syaifuddin Zuhri untuk mengklarifikasi pernyataan Ketua DPC PDIP Murdi Hantoro yang menyebutkan Bapenda telah menarik BPHTB melebihi NJOP.

"Nilai Perolehan Objek Pajak, kalau jual beli adalah harga transaksi. Besarannya adalah 5 persen," kata Syaifuddin Zuhri melalui pesan WA kepada BANGSAONLINE.com, Senin (18/1/2021) lalu.

Menurut Syaifuddin, Bapenda tidak pernah menetapkan BPHTB, tetapi menerima laporan isian surat pemberitahuan BPHTP terutang dari masyarakat. Tugas Bapenda adalah meneliti kebenaran isian surat terutang tersebut, apakah harga transaksinya benar atau tidak. (uji/ian)

​Cendekiawan Muslim tak Tahu Jumlah Juz Al-Quran
Rabu, 21 April 2021 22:01 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Anekdot Gus Dur Edisi Ramadan episode 10 ini bercerita tentang seorang menteri yang juga pengurus organisasi cendekiawan muslim. M Mas’ud Adnan - narator anekdot Gus Dur - bercerita bahwa pada akhir kekuasaan ...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Kamis, 22 April 2021 09:45 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Banyak negara mulai mengumumkan pertumbuhan ekonominya setelah didera pandemik Covid-19. Yang paling tinggi Tiongkok. Tapi pertumbuhan ekonomi India juga mengejutkan. Hanya saja Covid-19 di India gila-gilaan. Seti...
Selasa, 20 April 2021 00:09 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*60. Wa-idz qaala muusaa lifataahu laa abrahu hattaa ablugha majma’a albahrayni aw amdhiya huqubaanDan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke ...
Minggu, 18 April 2021 12:17 WIB
Memasuki Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)...