Teguh Wiyono, Direktur Eksekutif Fokalita.
PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Debat kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ponorogo tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Ponorogo pada Kamis (19/11) lalu, rupanya menyisakan perdebatan yang tak kalah seru di jagat medsos.
Ihwal gagalnya Pemkab Ponorogo menggondol Piala Adipura selama kepemimpinan petahana menjadi topik utama. Selain soal data masing-masing paslon yang disajikan pada saat debat yang mulai dikuliti para warganet, mana yang dianggap lebih akurat dan mana yang tidak.
Tak hanya para buzzer (pendengung) dan pendukung masing-masing paslon yang saling adu argumentasi, kepala dinas pun tak ketinggalan turut memberikan keterangan dan penjelasan terkait perdebatan Piala Adipura tersebut.
Dalam keterangannya di salah satu media online, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sapto Djatmiko pada beberapa hari kemarin, seakan meluruskan perdebatan yang ada. Dengan gamblang ia menjelaskan kenapa Pemkab Ponorogo tidak mendapat Piala Adipura.
“Sudah diganti dengan peraturan yang baru sehingga sejak 2016 sudah berubah. Jadi, tidak lagi seperti dulu ada Tim Adipura datang, kita bersih-bersih lalu dinilai, setelahnya sama saja. Sekarang lebih kepada penyelesaian daerah terhadap permasalahan sampah, di mana ini menjadi isu dunia,” terang Sapto.
Namun komentar Kepala DLH tersebut disayangkan Direktur Eksekutif Fokalita Teguh Wiyono, S.E., M.E.. Dalam rilisnya, pria yang biasa disapa Tewe ini mengatakan bahwa kurang elok jika seorang kepala dinas mengomentari materi debat, apalagi terkesan meluruskan salah satu pihak.
"Karena debat paslon itu bagian dari kampanye. ASN tak perlu nyrempet-nyrempet ke sana, bisa memengaruhi makna netralitas dan berpotensi menjadi pidana pilkada. Serahkan kepada masyarakat untuk menilai, tak perlu dilurus-luruskan,” bebernya.
“Jika dirasa ada yang kurang dalam debat, biarkan paslon dan jurkamnya yang memberikan penjelasan dan bantahan. Seorang kepala dinas tak perlu seolah-olah menjadi jubir paslon. Ini debat tanggal 19, tanggal 21 memberi pernyataan, apa maksudnya? Apalagi ini ada calon yang notabene petahana, kurang etis,” imbuh mantan anggota KPU Ponorogo periode 2014-2019 ini.
Di sisi lain, Tewe yang juga pengurus Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Jawa Timur 2020-2025 ini berharap semua pihak bersikap profesional menghadapi dinamika Pilkada Ponorogo 2020 yang tinggal beberapa hari lagi memasuki coblosan.
“Pilkada Ponorogo cukup dinamis. Sebentar lagi pemungutan suara, mari semua pihak menjaga kondusifitas yang lumayan sudah terjaga. Jangan nodai dengan pelanggaran-pelanggaran yang tak perlu,” pungkasnya. (nov/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
