KPU Gresik Targetkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tembus 77,5 Persen

KPU Gresik Targetkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tembus 77,5 Persen Dari kiri: Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Gresik Makmun, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, dan Ketua KWG M. Syuhud Almanfaluty. foto: ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com menargetkan partisipasi pemilih pada coblosan Pilkada Gresik 2020 mencapai 77,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 918.192 orang. KPU optimis target ini bisa dicapai, meski pelaksanaan pilkada kali ini diselenggarakan dalam pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua , Achmad Roni saat membuka Sosialisasi Peran Media Dalam Mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang diikuti wartawan Gresik tergabung dalam (KWG), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan sejumlah wartawan lain. Sosialisasi ini diselenggarakan di Hotel Aston Inn, Jalan Sumatera No.1 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas, Jumat (6/11/2020).

Menurut Roni, target partisipasi pemilih 77,5 persen sesuai yang dipatok KPU RI. Target itu naik 7,6 persen dari capaian partisipasi pemilih di pilkada tahun 2015 sebesar 70,10 persen.

Untuk merealisasikan target tersebut, Roni berharap bantuan media sebagai mitra untuk menggelorakan masyarakat agar bersedia datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya demi suksesnya gelaran Pilkada 2020. 

"Media sebagai pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam membantu KPU untuk menyukseskan pilkada. Makanya, diharapkan dengan peran media ini penyelanggaraan Pilkada bisa sukses," katanya.

Roni juga berharap Pilkada 2020 bisa berlangsung kondusif. "Semua tak lepas dari peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik," pungkasnya.

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, dan Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Makmun, dengan moderator Ketua KWG M. Syuhud Almanfaluty.

Gogot menyatakan, merubah mindset pemilih yang menentukan pilihan karena imbalan sesuatu akan terus dilakukan dengan melakukan pendidikan politik memang berat.

Meski KPU menyadari hal ini sangat sulit pembuktiannya. "Pragmatis seperti money politic kan ibaratnya mohon maaf seperti orang kentut, terdengar suaranya dan tercium baunya, tapi sulit dibuktikan," jelasnya.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO